KPK Bisa Usut Korupsi TNI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, KPK bisa menyentuh ke institusi TNI bila terjadi kebocoran anggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"KPK bisa mengakses TNI melalui koneksitas antara peradilan sipil dengan militer. Koneksitas itu berupa penggabungan antara peradilan sipil dan militer," ujar Samad usai menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (7/1).

Oleh karena itu, kedatangannya ke Kemhan dalam Rapim Kemhan ini untuk memberikan pengarahan, berbagi informasi dalam aspek pencegahan kasus korupsi.

"Kita mencoba memberikan pengarahan pada teman-teman (Kemhan-TNI) karena kita berharap dengan pencerahan ini orang bisa terhindar (korupsi). Sekali lagi korupsi itu bisa disebabkan oleh sistem, karena itu kita coba perbaiki sistemnya," jelasnya.

Samad mengaku anggaran untuk TNI sangat besar. Oleh karena itu, anggaran yang sedemikian besar bisa digunakan untuk membangun TNI yang profesional dan kuat, baik di Asia maupun dunia.

Ketika ditanya apakah sudah ada indikasi kebocoran di TNI, Samad mengaku belum ada indikasi mengarah sana.

"Belum ada, tapi kita mencegah, karena mencegah lebih baik daripada sudah terjadi. Kalau misalnya sudah terjadi korupsi, uang yang keluar dari korupsi terus kita kembalikan dari aspek penindakan kita tangkap orangnya kemudian adili, uang yang kita kembalikan itu tidak terlalu signifikan ketika kita mencegahnya," ujar Samad.

Ia menambahkan, ada keinginannya untuk menyatukan persepsi untuk mengelola keuangan negara secara benar dan profesional, tidak terjadi kebocoran. (Ant)