KPK: Memberi Uang ke Penghulu Merupakan Gratifikasi

Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua Bambang Widjojanto memberikan keterangan terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1). KPK meningkatkan status Budi Gunawan dari penyelidikan menjadi penyidikan karena telah menemukan dua alat bukti terkait dugaan transaksi mencurigakan ketika menduduki Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengatakan pemberian imbalan uang pada penghulu seusai akad pernikahan termasuk dalam tindak pidana gratifikasi.

"Jadi tidak ada lagi memberi uang kepada penghulu di luar, itu termasuk gratifikasi," kata Giri di gedung KPK Jakarta, Rabu (14/1).

Ia mengatakan, hal tersebut dikarenakan penghulu sudah memiliki tarif dan uang transportasi yang mencukupi.

"Tarif dan uang transportasi untuk penghulu sudah mencukupi," kata dia.

Giri mengatakan, tarif penghulu tiap satu kali akad nikah mencapai Rp 600 ribu. Sedangkan uang transportasi yang diberikan berkisar antara Rp 125 ribu - Rp 400 ribu.

Ia menjelaskan, saat ini negara sudah memberikan perhatian pada penghulu soal biaya sehingga sudah seharusnya penghulu tidak menerima imbalan apapun lagi di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Giri juga mengingatkan agar masyarakat yang akan menikah untuk tidak memberikan imbalan uang tambahan kepada penghulu seusai pernikahan.

"Kalau ada yang memberikan uang pada penghulu, laporkan! Itu merupakan tindak pidana," ujar Giri.

Pada pertengahan 2014 pemerintah telah mengatur tarif biaya nikah dalam PP No 45/2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar nol rupiah untuk pernikahan di KUA dan Rp 600 ribu bila menikah di luar KUA.(Ant)