KPK: Pilkada Tidak Langsung Picu Korupsi Lebih Dahsyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung akan memicu korupsi lebih dahsyat lagi.

“Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KPK, pemilihan secara tidak langsung itu justru bisa menimbulkan korupsi yang lebih sistemik dan dahsyat,” kata Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK usai menggelar konferensi pers di Studio I XXI, Epicentrum Walk Ground, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

“Kalau nanti ada Perppu, itu KPK harus mempelajari dulu sejauh mana Perppu itu betul-betul bisa menimbulkan pemilihan-pemilihan yang otentik dan meminimalisasi potensi korupsi.”

Bambang menegaskan bahwa Perppu yang akan dikeluarkan oleh Presiden bukan dinilai tidak tepat tapi KPK akan mempelajari terlebih dahulu sampai sejauh mana perpu tersebut akan lebih berguna untuk pemberantasan korupsi.

Rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada menjadi Undang-Undang dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah melakukan pemungutan suara Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Jumat (26/9) dinihari.

Fraksi-fraksi dalam Koalisi Merah Putih memenangkan pemungutan suara itu dengan 226 suara, sedangkan fraksi-fraksi dalam Koalisi Hebat dengan tambahan 17 suara dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja