KPK Tumbuhkan Penegakan Integritas di Provinsi Riau

RIAU, SATUHARAPAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Pembentukan Komite Tunas dan Sistem Integritas pada hari Selasa hingga hari Jumat (14-17/6) di Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, guna menumbuhkan budaya integritas di Provinsi Riau.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh bupati/walikota dan wakilnya, serta pimpinan DPRD dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, yakni Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Ilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak.

“Menumbuhkan budaya integritas itu ibarat sedang menegakkan tali. Untuk bisa melakukannya, harus dipegang bagian atas, bukan bagian bawah. Itu sama artinya bahwa penerapan integritas bisa dilakukan, dimulai dari puncak pimpinan, yang kemudian akan diikuti para anak buah di bawahnya. Selama ini persoalan pekerja tidak memiliki integritas selalu terjadi di level atas bukan bawahan. Anak buahnya bisa berintegritas, selalu tanda tangan pakta integritas, tapi atasannya tidak,” ujar Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Anto Ikayadi, hari Kamis (16/6), di Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, seperti dilansir dari kpk.go.id.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi yang dilakukan untuk sejumlah provinsi yang dinilai rawan korupsi. Provinsi Riau merupakan salah satunya, di samping Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Banten, Papua, dan Papua Barat.

Dari sini, KPK berharap bisa mendorong perbaikan agar pembangunan daerah bisa dijalankan oleh para pemimpin yang memiliki integritas. “Pemimpin baru, tidak boleh mencontoh metode pom bensin yang selalu bila “Dimulai dari nol lagi ya”. Kalau begitu, pembangunan tidak berjalan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, mengapresiasi kegiatan ini dalam upaya pencegahan korupsi dengan membekali pribadi para pemimpin dengan nilai antikorupsi.

“Korupsi ini diawali ketika integritas turun, untuk itu maka kita harus memperkokoh integritas mulai dari pucuk pimpinan hingga staf,” katanya.

Menurut Amril, kegiatan ini dapat menjadi stimulus bagi kepala daerah tentang langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah yang dipimpinnya. Sebab, menerapkan integritas tidak mudah. Dengan workshop ini, lanjutnya, dapat memantapkan niat dan itikad baik untuk berani mengatakan yang benar adalah benar, dan salah adalah salah.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Siak Syamsuar, Wakil Bupati Siak Alfredi, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Bupati Kampar Jefry Noer, Wakil Ketua I DPRD Siak Sutarno dan kepala daerah serta pimpinan DPRD lainnya.

Editor : Eben E. Siadari