KPU: 287 TPS Harus Laksanakan Pemungutan Suara Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan bahwa 287 TPS harus menggelar pemungutan suara, dampak gangguan keamanan dan bencana di berbagai daerah.

Dia juga menyebutkan bahwa logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk wilayah Papua Pegunungan sempat tertahan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), akibat  terjadi gangguan keamanan.

"Sebagian distribusi logistik kemarin tertahan di PPK, karena terjadi peristiwa-peristiwa gangguan keamanan di sana," kata Sudrajat dalam Konferensi Pers Perkembangan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta, hari Jumat (29/11).

Imbas dari tertahannya logistik Pilkada 2024 adalah pelaksanaan pemungutan suara susulan, sebagaimana yang diputuskan oleh KPU kabupaten setempat.

Seperti diberitakan sebalumnya, juga terjadi bentrokan antar pendukung calon kepala daerah di Pucak Jaya, Papua Tengah, yang mengakibatkan sejumlah orang luka-luka, dan beberapa rumah dibakar.

Berdasarkan data KPU per hari Jumat (29/11) pukul 10:00 WIB, sebanyak 35 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, harus menggelar pemungutan suara susulan.

Bencana Banjir di Sumatera Utara

Selain kendala distribusi logistik di wilayah Papua Pegunungan, Sudrajat juga mengatakan terjadi kendala pemungutan suara untuk wilayah terdampak bencana, utamanya di Sumatera Utara.

Sudrajat menyampaikan bahwa distribusi logistik ke Sumatera Utara sudah tepat waktu, namun terjadi hujan yang deras mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Meskipun demikian, logistik Pilkada 2024 berhasil diselamatkan, sehingga tidak terdampak oleh banjir. "Logistiknya tetap baik, tetap dalam kondisi yang aman," ucap dia.

Secara keseluruhan, terdapat 118 TPS yang terdampak di Sumatera Utara, dengan rincian delapan TPS harus melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), 108 TPS melakukan pemungutan suara susulan (PSS), dua TPS melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Medan menjadi wilayah Sumatera Utara yang paling terdampak, dengan jumlah pemungutan suara susulan tertinggi yang harus dilakukan di 54 TPS terdampak, serta jumlah pemungutan suara lanjutan yang harus dilakukan di tujuh TPS terdampak.

Secara keseluruhan, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan ada sekitar 287 tempat pemungutan suara (TPS) yang harus melakukan pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2024.

Berdasarkan data KPU pada hari Jumat (29/11) pukul 10.00 WIB, ada sebanyak 46 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 231 TPS pemungutan suara susulan (PSS), dan 10 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Bentrokan di Pucak Jaya

Satuan Tugas (Satgas) TNI yang bertugas di Kota Mulia, Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, membantu Polri mengatasi bentrokan antarpendukung pasangan calon bupati-wakil bupati di Puncak Jaya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, saat dihubungi di Jakarta, hari  Jumat, menjelaskan bentrokan antarpendukung itu pecah pada Rabu (27/11), tetapi situasi di Kota Mulia pada Kamis (28/11) malam kembali aman dan terkendali.

“Aparat gabungan TNI-Polri terus bersinergi melaksanakan tugas pengamanan pilkada, juga melaksanakan mediasi ke masyarakat (yang bertikai, red.),” kata Mayjen Hariyanto.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, pada hari Rabu (27/11) menyebutkan tidak ada korban jiwa akibat bentrokan tersebut, tetapi sekitar 40 rumah dibakar dan 94 orang luka-luka. Dari jumlah korban luka-luka itu, 10 di antara mereka dievakuasi ke Jayapura untuk mendapatkan pengobatan lebih baik.

Bentrokan itu diyakini bermula dari aksi salah satu pendukung pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Puncak Jaya membawa kabur kotak suara, yang berlanjut dengan aksi saling serang antar kelompok pendukung.

Kotak-kotak suara yang dibawa kabur itu diduga dari beberapa kampung, antara lain Birak Ambut, Wuyukwi, Pepera, Towogi, dan Wuyuneri, kemudian ada juga dari dua kelurahan, yaitu Pagaleme dan Wuyukwi.

Puncak Jaya merupakan satu dari enam kabupaten di Papua Tengah yang menggunakan sistem noken dalam pemilihan bupati-wakil bupati pada Pilkada 2024.

Massa yang rusuh kemudian membakar rumah-rumah di perumahan tenaga kesehatan yang lokasinya berdekatan dengan RSUD Mulia.

Demi mencegah adanya korban jiwa, prajurit TNI dari Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Kewilayahan Batalyon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 753/Arga Vira Tama pada Rabu mengevakuasi sejumlah warga dan tenaga kesehatan itu ke tempat aman. Beberapa dari mereka diungsikan ke Markas Kodim 1714/Puncak Jaya di Kota Mulia.

“Terdapat beberapa orang pegawai Dinas Kesehatan dan saat ini masih dalam pendataan, setelah didata mereka akan kembali ke tempat masing-masing apabila situasi telah kondusif,” kata Kapuspen TNI.

Dia melanjutkan tenaga kesehatan di Kota Mulia saat ini tetap bekerja seperti biasa di RSUD Mulia mengobati warga yang luka-luka akibat kerusuhan dan memberikan layanan kesehatan untuk warga lainnya.

Dalam siaran resmi Pusat Penerangan (Puspen) TNI, hari Rabu, Perwira Seksi Administrasi dan Logistik (Pasiminlog) Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif RK 753/AVT, Lettu Hermawan, berharap masyarakat dapat kembali berdamai, serta penyebab kericuhan segera teratasi.

“Kami berharap kericuhan ini segera berakhir dan aktivitas masyarakat kembali normal,“ kata Lettu Hermawan pada sela-sela kegiatannya membantu evakasi warga yang rumahnya dibakar massa, Rabu, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Puspen TNI.

Di Puncak Jaya, dua paslon yang bertarung, yaitu Yuni Wonda-Mus Kogoya dan Miren Kogoya-Mendi Wonorengga. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU di Puncak Jaya dan Bawaslu Puncak Jaya pada Kamis telah mempertemukan dua pasangan calon itu dan memediasi perseteruan antar keduanya. (dengan Antara)

Editor : Sabar Subekti