Krisis Politik di Vanuatu, China Kirim Ahli dan Peralatan Polisi

VANUATU, SATUHARAPAN.COM-Mahkamah Agung Vanuatu pada hari Jumat (25/8) memutuskan bahwa partai oposisi Vanuatu memenangkan mosi tidak percaya parlemen terhadap Perdana Menteri, Ismael Kalsakau, pekan lalu.

Meskipun ketua Parlemen pada awalnya memutuskan bahwa mosi tersebut gagal, karena mosi tersebut memperoleh kurang dari mayoritas absolut yaitu 27 suara, Hakim Edwin Goldsbrough dari Mahkamah Agung berpendapat bahwa 27 suara tidak seharusnya merupakan mayoritas absolut karena satu kursi Parlemen kosong ketika mosi tersebut diadakan.

Vanuatu, yang merupakan pusat persaingan strategis antara China dan negara-negara Barat di kawasan ini, terjerumus ke dalam krisis politik ketika pemimpin oposisi, Bob Loughman, mengajukan petisi tidak percaya yang mengkritik Perdana Menteri Ismael Kalsakau karena menandatangani pakta keamanan dengan Australia.

Dalam situasi itu, China telah mengirim ahli dan peralatan kepolisian ke negara Vanuatu di Pasifik di tengah krisis politik yang menyebabkan Mahkamah Agung memutuskan bahwa perdana menteri kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen.

Loughman, yang mendekatkan Vanuatu ke China sebagai perdana menteri sebelumnya, mengatakan pakta keamanan dengan Australia mengkompromikan status “netral” Vanuatu dan dapat membahayakan bantuan pembangunan dari China, kreditor eksternal terbesarnya.

Mahkamah Agung Vanuatu pada hari Jumat memutuskan bahwa mosi tidak percaya terhadap Kalsakau dimenangkan oleh partai oposisi pekan lalu, namun tetap menunda tindakan untuk memberhentikannya hingga hari Senin (28/8), untuk memungkinkan banding.

Kedutaan Besar Chinha di Vanuatu, dalam sebuah pernyataan bersama dengan foto di situs webnya, mengatakan “kelompok ahli kepolisian pertama” China yang membantu Vanuatu telah tiba dan menyerahkan perlengkapan kepolisian, termasuk seragam dan borgol, dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Kalsakau dan pejabat duta besar China, Li Minggang, pada hari Jumat.

Para ahli kepolisian China “akan sangat meningkatkan kemampuan polisi Vanuatu untuk menjaga ketertiban sosial,” kata Kalsakau, menurut pernyataan kedutaan China.

Kerja sama kepolisian akan meningkatkan kapasitas kepolisian dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, kata Li, dalam komentarnya yang dilaporkan oleh surat kabar Vanuatu Daily Post.

Kepolisian Vanuatu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (26/8) bahwa mereka memiliki “hubungan kerja yang baik dengan semua mitra: Australia, Selandia Baru dan China.”

Amerika Serikat dan sekutunya berupaya menghalangi negara-negara Kepulauan Pasifik untuk membangun hubungan keamanan dengan China, setelah negara tersebut menandatangani pakta keamanan dan kepolisian dengan Kepulauan Solomon.

Para pemimpin Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan Fiji bertemu di Vanuatu pada hari Kamis dan menandatangani deklarasi bersama mengenai keamanan yang belum diumumkan ke publik.  (dengan Reuters)

Editor : Sabar Subekti