Kritik Erdogaan, Anggota Parlemen Diminta Mundur

ANKARA, SATUHARAPAN.COM-Anggota parlemen dari partai berkuasa pimpiana Presiden Recep Tayyip Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Mustafa Yeneroglu mengundurkan diri dari partai pada hari Rabu (30/1), menurut kantor berita Turki, Anadolu.

Yeneroglu mengatakan kepada wartawan bahwa dia diminta mundur oleh presiden karena mengritik kebijakannya, menurut laporan Reuters.

"Sejalan dengan permintaan presiden, saya mengundurkan diri dari AKP,"  kata Yeneroglu, anggota parlemen dari provinsi Istanbul, mengatakan kepada wartawan di parlemen. “Menjelang pengunduran diri saya, saya dituduh sebagai "oportunis," dan "mencari (kepentingan) diri," kata Yeneroglu. "Seperti yang diketahui semua orang, tuduhan ini tidak mengubah pendirian saya," tambahnya.

Mustafa Yeneroglu, bersuara kritis dari dalam partai. Dia adalah anggota parlemen pertama yang mengundurkan diri dari AKP, karena partai itu mendapatkan mayoritas sempit dengan gerakan nasionalis dalam pemilihan tahun lalu.

Beberapa pekan sebelumnya, mantan Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, dan mantan Wakil Perdana Menteri, Ali Babacan, keduanya pendiri AKP, memutuskan hubungan dengan partai tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan potensi pembelotan parlemen.

Belum jelas apakah Yeneroglu akan bergabung dengan salah satu gerakan yang memisahkan diri dari AKP, tetapi komentarnya menggemakan beberapa kritik mereka terhadap partai.

Soal HAM dan Demokrasi

"Saya telah berbagi pendapat saya dengan publik, di dalam dan di luar partai, bahwa saya merasa tidak nyaman dengan kebijakan partai saya, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kerusakan pada lembaga-lembaga demokrasi," kata Yeneroglu.

Dia mengatakan bahwa dia telah bertemu sekretaris jenderal partai dan mengatakan kepadanya tentang keprihatinannya dan bahwa sekjen mengatakan kepadanya bahwa Erdogan menginginkan pengunduran dirinya.

AKP dan sekutunya Partai Gerakan Nasionalisnya (MHP) memenangkan mayoritas sempit dalam pemilihan parlemen Juni 2018. Menyusul pengunduran diri Yeneroglu, Partai AKP memegang 290 kursi di parlemen dengan 600 kursi, dan MHP memegang 49 kursi.

Pemerintah Erdogan telah dikritik karena tindakan keras setelah kudeta yang gagal pada tahun 2016. Lebih dari 77.000 orang dipenjara sambil menunggu persidangan setelah kudeta dan penangkapan masih rutin terjadi. Pihak berwenang telah menangguhkan atau memecat 150.000 pegawai negeri dan personil militer.

AKP mengatakan langkah-langkah itu diperlukan untuk mengatasi masalah keamanan Turki.

Editor : Sabar Subekti