KSP: Komitmen Masyarakat dan Pemda Tuntaskan GKI Yasmin

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, mengatakan butuh komitmen dari masyarakat dan Pemerintah Kota Bogor dalam penyelesaian kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dia berharap, komitmen tersebut dapat terwujud paling lambat akhir tahun 2016.

“Karena ini ada di wilayah pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak bisa terlalu jauh mengintervensi. Saya kira, kalau ada komitmen yang baik dari masyarakat dan Pemerintah Kota Bogor diharapkan paling lambat akhir tahun 2016 selesai,” kata Teten saat ditemui di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, hari Jumat (8/4).

Terkait pertemuannya dengan sejumlah elemen masyarakat guna membahas masalah GKI Yasmin, hari Kamis (31/3) lalu, Teten menjelaskan, pihaknya dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah lokasi pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin.

Menyikapi permintaan tersebut, Teten mengaku akan mencoba berbicara dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Sebab, dia mengatakan, ada keputusan berkekuatan hukum tetap terkait izin pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin.

Selain itu, dia melanjutkan, Wali Kota Bogor juga tengah berusaha mencari lokasi yang tepat untuk GKI Yasmin demi menghindari terjadinya konflik sosial. “Ini saya kira mungkin dipercepat, Wali Kota segera bisa mengambil keputusan,” kata Teten.

Sebelumnya, kepada satuharapan.com, hari Kamis (31/3), Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, menyampaikan Teten berkomitmen untuk mendorong penyelesaian kasus GKI Yasmin sebelum hari raya Natal tahun 2016.

 “Teten akan menemui Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan mendukung komitmen Bima Arya untuk terus membangun komunikasi secara reguler dengan GKI Yasmin agar kasus ini selesai dengan baik sebelum hari raya Natal tahun 2016 ini,” katanya ketika itu.

Menurutnya, Teten juga berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin yang telah terjadi sejak tahun 2010 tersebut.

“Kami berharap, perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah pusat ini akan memberikan keyakinan kepada Bima Arya untuk terus berpegangan pada hukum, konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kasus GKI Yasmin bisa selesai sebelum Natal tahun 2016 ini,” ucap Bona.

Editor : Bayu Probo