KTT ASEAN: Kepentingan dan Perlindungan Rakyat Jadi Perhatian Utama

LABUAN BAJO, SATUHARAPAN.COM-Kepentingan rakyat menjadi perhatian utama para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo tyentang sejumlah hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang berlangsung pada 10-11 Mei 2023, di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hari Kamis (11/5).

“Saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya,” kata Presiden dalam keterangan persnya kepada awak media di Pusat Media KTT ke-42 ASEAN, di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, pada Kamis, 11 Mei 2023.

Sedangkan terkait Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan bahwa negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak memberikan toleransi terhadap pencederaan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya itu, ASEAN juga sepakat untuk terlibat dengan semua pemangku kepentingan sesuai dengan mandat “Lima Poin Kesepakatan”.

“Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga menyebut bahwa Indonesia membuka peluang komunikasi dengan siapa pun dalam rangka kepentingan kemanusiaan. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan karena kesatuan ASEAN merupakan yang utama agar tidak mudah dipecah-belah oleh pihak lain.

“Saya yakin tidak satu pun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” tegas Presiden.

Kerja Sama Ekonomi

Terkait penguatan kerja sama ekonomi, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia sehingga menjadikan hilirisasi industri sebagai kunci.

Selain itu, negara-negara ASEAN juga sepakat untuk memperkuat implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara.

“Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN makin kuat dan makin mandiri,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut mengapresiasi pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN yang telah berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik. Melalui KTT ke-42 ASEAN, Indonesia ingin melihat ASEAN yang kuat, yang mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, serta tetap memegang peran sentral di kawasan.

Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa ASEAN merupakan satu keluarga yang memiliki ikatan kuat dan bersatu menuju tujuan yang sama yaitu menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan damai, stabil, serta sejahtera.

“Oleh karena itu, kemarin saya ajak para leader untuk berlayar bersama naik kapal pinisi, agar suasananya relaks dan kekeluargaan karena memang ASEAN ini adalah satu keluarga,” tutur Presiden.

Implementasi Lima Poin Kesepakatan untuk Myanmar

Jokowi membuka Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN yang digelar di Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 11 Mei 2023. Dua hal utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu implementasi dari “Lima Poin Kesepakatan” atau “Five Point Consensus” dalam menyelesaikan isu Myanmar dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Jokowi menegaskan bahwa sebagai ketua ASEAN, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi “Lima Poin Kesepakatan”. Melalui hubungan dengan berbagai pihak, Indonesia terus berupaya mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian joint needs assesment melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Pengelolaan Bencana ASEAN atau AHA Centre, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.

“Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi ‘Five Point Consensus’ belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” kata Presiden.

Jokowi juga ingin memastikan bahwa isu Myanmar tidak menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN. “Pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan implementasi AOIP, Presiden memandang perlunya kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Salah satu upayanya, antara lain melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.

“Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra,” tandasnya.

Lima Poin Konsensus terkait Myanmar disepakati para pemimpin ASEAN pada tahun 2021 lalu. Lima poin tersebut berisi antara lain penghentian kekerasan, penyelenggaraan dialog konstruktif, dan pengiriman bantuan melalui AHA Centre.

Editor : Sabar Subekti