Kunjungan Hun Sen ke Myanmar Menuai Kritik

NAYPYITAW, SATUHARAPAN.COM-Kunjungan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, ke Myanmar dalam upaya perdamaian setelah kudeta militer tahun lalu telah memicu reaksi marah di antara para kritikus, yang mengatakan dia melegitimasi perebutan kekuasaan oleh tentara.

Hun Sen adalah kepala pemerintahan pertama yang mengunjungi Myanmar sejak kudeta militer Februari lalu. Pemimpin Kamboja yang otoriter itu telah memegang kekuasaan selama 36 tahun dan terus menekan aktivitas politik di dalam negeri.

Dalam perannya sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) saat ini, ia bertemu dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, menjerumuskan Myanmar ke dalam konflik kekerasan dan bencana ekonomi.

Foto-foto yang diposting oleh publikasi terkait militer, Popular News Journal, menunjukkan keduanya berdiri berdampingan dengan masker wajah, dan duduk di kursi berornamen emas di depan layar emas yang rumit.

Kementerian Informasi Myanmar mengatakan keduanya mengadakan pembicaraan tentang hubungan bilateral dan masalah yang menjadi perhatian bersama, termasuk ASEAN.

Protes dan unjuk rasa diadakan di beberapa bagian Myanmar ketika orang-orang menyatakan kemarahan atas kunjungan Hun Sen. Ratusan pengunjuk rasa membakar potret perdana menteri Kamboja dan meneriakkan, "Obor tidak manusiawi Hun Sen. Orang-orang yang terlibat dengan Min Aung Hlaing harus mati dengan mengerikan," kata dalam video protes yang diposting online.

April lalu, para pemimpin ASEAN, termasuk Min Aung Hlaing, menyepakati peta jalan lima poin menuju penyelesaian damai krisis Myanmar, termasuk diakhirinya kekerasan dan dialog politik antara semua pemangku kepentingan.

Pemimpin Myanmar itu dilarang menghadiri pertemuan ASEAN pada Oktober setelah utusan khusus kelompok itu dilarang bertemu dengan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya, yang merupakan salah satu ketentuan perjanjian.

Hun Sen mengatakan pada hari Rabu sebelum meninggalkan Kamboja bahwa dia tidak menetapkan prasyarat untuk kunjungannya. “Yang ingin saya sampaikan dalam pembicaraan itu tidak lain adalah lima poin, poin konsensus yang disepakati oleh semua negara anggota ASEAN,” katanya.

Militer Myanmar mengatakan Hun Sen tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan Suu Kyi, yang dihukum pada Desember atas tuduhan penghasutan dan melanggar pembatasan virus corona dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara, sebuah hukuman yang kemudian dipotong oleh Min Aung Hlaing menjadi dua tahun.

Seorang pejabat hukum yang mengetahui proses hukum Suu Kyi mengatakan dia muncul di pengadilan khusus di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, pada hari Jumat untuk sidang dalam tiga kasus korupsi terhadapnya yang mencakup tuduhan dia mengalihkan sumbangan amal untuk membangun tempat tinggal dan menyalahgunakan wewenangnya.

Kudeta tentara menyebabkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) pimpinan Suu Kyi gagal untuk masa jabatan kedua. Partai ini menang telak dalam pemilihan nasional pada November 2020 dan pemantau pemilihan independen tidak menemukan penyimpangan besar.

Kunjungan Hun Sen Menuai Kritik Internasional

Keputusannya untuk bertemu dengan Min Aung Hlaing adalah “penghinaan bagi orang-orang Myanmar yang sangat menentang kunjungan itu,” kata Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch.

“Kunjungan tersebut merupakan tamparan bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya yang tidak memiliki suara dalam masalah ini” bahkan setelah mereka membatasi partisipasi Min Aung Hlaing dalam kelompok regional 10 negara, katanya.

Hun Sen didampingi oleh Wakil Perdana Menteri, Prak Sokhonn, utusan khusus ASEAN saat ini, dan para pemimpin tinggi Kamboja lainnya.

Setelah mempertahankan kekuasaan dengan mengasingkan atau memenjarakan oposisi Kamboja, Hun Sen mungkin berharap kunjungannya akan memoles citra internasionalnya yang ternoda.

Pemerintah Persatuan Nasional, sebuah kelompok oposisi bawah tanah Myanmar dan pemerintahan paralel, mendesak Hun Sen untuk menjauh. “Bertemu Min Aung Hlaing, berjabat tangan berlumuran darah. Itu tidak akan diterima,” kata Dr. Sasa, juru bicara kelompok yang menggunakan satu nama itu. (AP)

Editor : Sabar Subekti