Kurdi Suriah Beri Kesetaraan Hak bagi Perempuan

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM -  Pemerintah daerah di kawasan mayoritas Kurdi Suriah mengeluarkan dekrit untuk memberikan kesetaraan hak bagi perempuan, yang dianggap badan pemantau sebagai bentuk “perlawanan” terhadap tindakan diskriminatif kelompok militan Islamis.

Dirilis di akun Facebook resmi pemerintah daerah pada Rabu, 5 November, dekrit tersebut menyatakan bahwa perempuan dan pria memiliki kesetaraan di semua lini kehidupan, baik di depan publik ataupun pribadi.

Tahun lalu, warga Kurdi Suriah secara unilateral membentuk pemerintahan otonomi di tiga kawasan mayoritas Kurdi.

Warga Arab juga dilibatkan dalam pemerintahan, dan dekrit tersebut berlaku bagi semua etnis yang tinggal di daerah otonomi.

Dekrit tersebut disahkan oleh kepala wilayah Al Jazira - secara resmi bernama Provinsi Hasakeh - dan menyatakan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pekerjaan, termasuk upah.

Perempuan minimal harus berusia 18 tahun untuk dapat menikah, dan tidak dapat dinikahkan tanpa persetujuan perempuan tersebut.

Poligami dilarang, menurut isi dekrit tersebut, dan perempuan memiliki hak yang sama untuk bersaksi di pengadilan seperti halnya pria, dan memiliki hak waris secara penuh.

Dekrit tersebut melarang “pembunuhan demi kehormatan keluarga” dan “kekerasan dan diskriminasi” terhadap perempuan, dan menyatakan perempuan harus mendapatkan cuti hamil dengan gaji untuk tiga anak pertama.

Menurut badan pemantau yang berbasis di Inggris, Observatorium HAM Suriah, dekrit tersebut merupakan “perlawanan terhadap hukum yang diberlakukan oleh kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (dikenal juga dengan ISIS), yang sangat diskriminatif terhadap perempuan”.

Direktur lembaga tersebut, Rami Abdel Rahman, kepada AFP mengatakan, “Di tengah-tengah perjuangan berperang melawan kelompok militan, warga Kurdi juga ingin mengirim pesan kepada komunitas dunia, bahwa mereka pun mendukung budaya demokrasi dan hak-hak sipil. (AFP)

Editor : Sotyati