Laju Deforestasi Capai Satu Juta Hektare per Tahun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat laju deforestasi atau berkurangnya tutupan hutan rata-rata mencapai 1,1 juta hektare per tahun.

Tingginya laju deforestasi disebabkan karena industrialisasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia.

Laporan yang disampaikan Solethon Gussetya Nanggara anggota FWI pada Kamis (11/12) di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat menunjukkan pemanfaatan hutan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar telah berdampak pada berkurangnya luas tutupan hutan.

Akibatnya, laju deforestasi yang tinggi ini berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca, kerawanan bencana, hilangnya satwa liar dan habitatnya, serta konflik antarberbagai pemangku kepentingan.

Menggali laporan FWI, Prof Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) kepada satuharapan.com memperinci luas kerusakan hutan tersebut. Menurutnya, kerusakan yang masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PPIB) moratorium setiap tahun ialah sebesar 500.000 hektare.

“Pada saat yang sama, untuk hutan alam yang punya izin rusak sekitar 200.000 hektare per tahun. Untuk hutan tanaman yang ada izinnya 400.000 hektare. Dari semua angka-angka itu kalau diambil kesimpulan ternyata hutan alam yang di moratorium, jumlah deforestasinya jauh lebih tinggi daripada hutan-hutan yang sudah ada izinnya, baik hutan alam maupu hutan tanaman,” ujar Hariadi.

Jumlah kerusakan ini menurut Hariadi perlu didalami lebih jauh.

Pemerintah pada periode 2009 – 2013 seolah-olah punya asumsi bahwa kalau hutan tidak diberi izin oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah justru selamat dan bisa lestari.

“Padahal tidak selalu. Ternyata dalam konteks angka-angka itu jutru keliru. Oleh karena itu, tidak berarti hutan alam yang dimoratorium kalau diberikan izin lalu tidak terdeforestasi, ya bisa juga,” ujar dia.

Laporan FWI dinilai Hariadi merupakan salah satu referensi untuk masyarakat.

“Jangan hanya mendengarkan informasi baik buruk dari pemerintah karena dia punya kepentingan sendiri untuk melakukan itu,” kata dia.

FWI sebagai lembaga independen dalam hal ini memang memiliki kerja dan metodologi sendiri yang berbeda dengan pemerintah. Oleh karena itu, angka hasil laporannya pun terkadang berbeda dengan laporan pemerintah.

Editor : Sotyati