Lapangan Kerja bagi Pemuda di Era Bonus Demografi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2020 – 2030, yang menunjukkan penduduk dengan umur produktif sangat besar. Sementara usia muda semakin kecil sedangkan usia lanjut tidak banyak. Dampak yang akan dirasakan adalah tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Karena itu, pemuda saat ini merupakan investasi dalam menghadapi masa bonus demografi.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Prof dr Fasli Jalal, PhD, SpGK, dalam Pesta Anak Bangsa Hari Sumpah Pemuda 2014 dengan tema "Youth Power; United to Equal" yang dilaksanakan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda.

Acara yang diselenggarakan oleh BKKBN dengan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu bertujuan untuk berbagi kesadaran dan kehendak, demi mewujudkan janji hidup berbangsa seperti dicita-citakan bersama: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Saat ini masalah paling nyata adalah ketersediaan lapangan kerja untuk menampung 70 persen penduduk usia kerja pada tahun 2020 – 2030,“ kata Fasli Jalal.

Jumlah angkatan kerja pada 2013 mencapai 121 juta orang, dengan pendidikan dasar 54,6 juta orang (47,90 persen), pendidikan menengah 55,3 juta, diploma 3,2 juta orang, universitas 7,9 juta orang. Sementara data pengangguran terbuka mencapai 7,4 juta orang (5,92 persen). Data BPS 2013 menyebutkan sebanyak 3,4 juta atau sekitar 46 persen adalah lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi atau pengangguran terdidik.

Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan negara maju yang lulusan perguruan tingginya rata-rata mencapai 40 persen dan menengah 40 persen.

"Di negara tetangga Malaysia saja, lulusan perguruan tingginya sampai 20 persen dari jumlah penduduk, menengah 56 persen, dan sisanya pendidikan dasar 24 persen. Kita perlu kejar ketertinggalan dengan sistem pendidikan yang unggul," kata Fasli Jalal.

Keunggulan jumlah angkatan kerja dapat berubah menjadi bencana bila tidak disiapkan sejak dini kualitasnya. Fasli menjelaskan bahwa dari 114 juta pekerja tahun 2013, 85 persen di antaranya tak punya keterampilan (skill) sehingga hanya mampu bekerja di sektor informal.

Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar, dibanding dengan penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun lebih).

Kondisi ini dapat dilihat melalui Angka Rasio Ketergantungan, yang dihitung dari pembagian antara jumlah penduduk tidak produktif dan penduduk produktif. Bila 100 orang usia angkatan kerja hanya menanggung kurang dari 50 orang yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan orang tua, maka dimulailah periode bonus demografi tersebut.

Selanjutnya, akan terjadi window of opportunity yaitu kondisi di mana angka rasio ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu 46 yang diperkirakan terjadi selama 4 tahun dari 2028 sampai dengan tahun 2031. Penurunan rasio itu disebabkan oleh menurunnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Hal ini membuat beban yang ditanggung penduduk produktif makin sedikit.

Oleh karena itu, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), M Arief Rosyid Hasan, momentum Sumpah Pemuda harus menjadi saat yang tepat untuk menangani masalah kepemudaan secara serius, mengingat besarnya kesempatan yang lahir akibat bonus demografi, karena pemuda adalah tulang punggung peningkatan  kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia pada tahun 2028-2035.

“Salah satu tantangan terberat Indonesia adalah tidak meratanya jumlah angkatan kerja di setiap daerah, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah, untuk membuat roadmap pembangunan pemuda yang akan memastikan bahwa generasi di masa yang akan datang lebih sehat, produktif, dan partisipatif,“ katanya.(bkkbn.go.id)

Editor : Sotyati