Laporan HAM PBB: Terjadi Pelanggan HAM Serius di Xinjiang, China

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Penahanan diskriminatif China terhadap Uyghur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya di wilayah barat Xinjiang dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata kantor hak asasi manusia PBB dalam laporan yang telah lama ditunggu-tunggu pada hari Rabu (31/8), yang mengutip pelanggaran hak "serius" dan pola penyiksaan dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan tersebut meminta “perhatian mendesak” dari PBB dan komunitas dunia terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam kampanye Beijing untuk membasmi terorisme.

Kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, menghadapi tekanan di kedua belah pihak, menepis beberapa seruan China agar kantornya menahan laporan tersebut, setelah perjalanannya sendiri yang banyak dikritik ke Xinjiang pada bulan Mei. Beijing berpendapat laporan itu adalah bagian dari kampanye Barat untuk mencoreng reputasi China.

Laporan tersebut telah mengipasi tarik-menarik untuk pengaruh diplomatik dengan Barat atas hak-hak penduduk asli Uyghur dan kelompok etnis lainnya di kawasan itu.

Laporan itu, yang menurut para diplomat Barat dan pejabat PBB telah siap selama berbulan-bulan, diterbitkan hanya beberapa menit lagi dalam masa jabatan empat tahun Bachelet. Tidak terduga untuk membuka landasan baru yang signifikan di luar temuan besar-besaran dari para peneliti, kelompok advokasi, dan jurnalis yang telah mendokumentasikan keprihatinan tentang hak asasi manusia di Xinjiang selama beberapa tahun.

Tetapi laporan setebal 48 halaman itu datang dengan persetujuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan negara-negara anggotanya, terutama termasuk negara adidaya China yang sedang naik daun. Laporan tersebut sebagian besar menguatkan pelaporan sebelumnya oleh kelompok-kelompok advokasi dan lainnya dan menyuntikkan beban PBB di balik kemarahan yang telah diungkapkan para korban dan keluarga mereka tentang kebijakan China di Xinjiang.

“Penolakan berulang-ulang Beijing terhadap krisis hak asasi manusia di Xinjiang semakin hampa dengan pengakuan lebih lanjut atas bukti kejahatan yang sedang berlangsung terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di kawasan itu,” kata Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, mengatakan dalam sebuah penyataan.

Menjelang rilis laporan tersebut memicu perdebatan tentang pengaruh China di badan dunia dan melambangkan dinginnya hubungan diplomatik antara Beijing dan Barat mengenai hak asasi manusia, di antara titik-titik menyakitkan lainnya.

China membalas, mengatakan kantor hak asasi manusia mengabaikan “prestasi” hak asasi manusia yang dibuat bersama oleh “orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang.”

“Berdasarkan disinformasi dan kebohongan yang dibuat oleh pasukan anti China dan karena praduga bersalah, apa yang disebut 'penilaian' mendistorsi hukum China, mencoreng dan memfitnah China, dan mencampuri urusan dalam negeri China," bunyi surat dari misi diplomatik China di Jenewa dikeluarkan sebagai tanggapan atas laporan PBB.

China merilis laporan setebal 122 halaman berjudul “Berjuang Melawan Terorisme dan Ekstremisme di Xinjiang: Kebenaran dan Fakta” ​​yang mempertahankan rekornya dan didistribusikan oleh PBB dengan penilaiannya.

Laporan PBB mengatakan "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" telah dilakukan di Xinjiang di bawah kebijakan China untuk memerangi terorisme dan ekstremisme, yang memilih Uyghur dan komunitas mayoritas Muslim lainnya, antara 2017 dan 2019.

Laporan tersebut mengutip "pola penyiksaan" di dalam apa yang disebut Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan, yang merupakan bagian dari rencananya yang terkenal untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di kawasan itu, dan itu menunjuk pada tuduhan penyiksaan atau perlakuan buruk yang "kredibel", termasuk kasus kekerasan seksual.

Di atas segalanya, mungkin, laporan tersebut memperingatkan bahwa “penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif” terhadap kelompok-kelompok semacam itu di Xinjiang, melalui langkah-langkah yang melucuti “hak-hak dasar mereka … dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Laporan itu meminta China untuk membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang dan untuk mengklarifikasi keberadaan orang-orang yang hilang dan yang keluarganya mencari informasi tentang mereka.

Laporan itu sebagian diambil dari wawancara dengan mantan tahanan dan orang lain yang mengetahui kondisi di delapan pusat penahanan. Penulisnya menyebutkan China tidak selalu memberikan informasi, dengan mengatakan permintaan untuk beberapa set informasi tertentu “tidak menerima tanggapan formal.”

Kantor hak asasi mengatakan tidak dapat mengkonfirmasi perkiraan berapa banyak orang yang ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang, tetapi menambahkan “masuk akal untuk menyimpulkan bahwa pola penahanan sewenang-wenang skala besar terjadi” setidaknya antara 2017 dan 2019.

Menurut penyelidikan oleh para peneliti dan jurnalis, kampanye penahanan massal pemerintah China di Xinjiang menyapu sekitar satu juta atau lebih orang Uyghur dan kelompok etnis lainnya ke dalam jaringan penjara dan kamp selama lima tahun terakhir.

Beijing telah menutup banyak kamp, ​​tetapi ratusan ribu terus mendekam di penjara dengan tuduhan rahasia yang tidak jelas.

"Ini menjadi perhatian khusus mengingat definisi terorisme, 'ekstremisme' dan pelanggaran terkait keamanan publik yang tidak jelas dan luas di bawah hukum pidana domestik," kata laporan itu dengan mengatakan itu dapat menyebabkan hukuman yang panjang, "termasuk untuk pelanggaran ringan atau untuk terlibat dalam kejahatan."

Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, menuduh Beijing melakukan genosida di Xinjiang. Laporan PBB tidak menyebutkan genosida.

Di Tokyo, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, menyambut baik publikasi laporan tersebut dan berkata, “Kami akan terus meminta China untuk menjelaskan secara transparan serta meminta mereka untuk membuat langkah positif yang jelas.”

Bachelet mengatakan dalam beberapa bulan terakhir bahwa dia menerima tekanan dari kedua belah pihak untuk mempublikasikan, atau tidak mempublikasikan, laporan tersebut dan menolak semuanya.

Dalam sebuah pernyataan dari kantornya hari Kamis (1/9) pagi, Bachelet mengatakan dia ingin mengambil secara "hati-hati" untuk menangani tanggapan dan masukan yang diterima dari pemerintah China minggu lalu. Laporan tersebut biasanya dibagikan dengan negara yang bersangkutan sebelum publikasi akhir, tetapi umumnya untuk memeriksa fakta, untuk tidak mengizinkan pemeriksaan atau pengaruh dari laporan akhir.

“Saya mengatakan bahwa saya akan menerbitkannya sebelum mandat saya berakhir dan saya telah melakukannya,” katanya setelah laporan itu diterbitkan.

Sophie Richardson, direktur China di Human Rights Watch, mengatakan “temuan-temuan yang memberatkan Bachelet menjelaskan mengapa pemerintah China berjuang mati-matian untuk mencegah publikasi laporan Xinjiang-nya, yang mengungkap pelanggaran hak asasi yang dilakukan China.”

Richardson mendesak Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang, yang sesi berikutnya pada bulan September, untuk menyelidiki tuduhan tersebut dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. (AP)

Editor : Sabar Subekti