Laporan HRW: China Percepat Urbanisasi Paksa terhadap Warga Pedesaan Tibet

BEIJING, SATUHARAPAN.COM-China mempercepat urbanisasi paksa terhadap penduduk desa dan penggembala Tibet, kata Human Rights Watch, dalam sebuah laporan ekstensif yang menambah laporan pemerintah negara bagian dan independen itu mengenai upaya untuk mengasimilasi warga pedesaan Tibet melalui kontrol atas bahasa, budaya dan tradisi Budha mereka.

Organisasi hak asasi internasional tersebut mengutip sejumlah laporan internal China yang bertentangan dengan pernyataan resmi bahwa semua warga Tibet yang dipaksa pindah, karena rumah lama mereka hancur saat keberangkatan, menyebut mereka melakukan hal tersebut secara sukarela.

Relokasi ini sesuai dengan pola tuntutan yang sering disertai kekerasan agar etnis minoritas mengadopsi bahasa negara Mandarin dan berjanji setia kepada Partai Komunis yang berkuasa di wilayah barat dan utara yang mencakup jutaan orang dari kelompok minoritas Tibet, Xinjiang Uyghur, Mongolia, dan lainnya.

China mengklaim Tibet telah menjadi bagian dari wilayahnya selama berabad-abad, meskipun mereka baru menguasai wilayah Himalaya setelah Partai Komunis mengambil alih kekuasaan dalam perang saudara pada tahun 1949.

“Taktik pemaksaan ini dapat ditelusuri dari tekanan yang diberikan kepada pejabat lokal oleh otoritas di tingkat yang lebih tinggi yang secara rutin menganggap program relokasi sebagai kebijakan yang tidak dapat dinegosiasikan dan kritis secara politik yang datang langsung dari ibu kota negara, Beijing, atau dari Lhasa, ibu kota regional, kata HRW dalam laporannya.  “Hal ini membuat pejabat daerah tidak memiliki fleksibilitas dalam penerapannya di tingkat lokal dan mengharuskan mereka mendapatkan persetujuan 100 persen dari penduduk desa yang terkena dampak untuk melakukan relokasi.”

Laporan tersebut mengatakan statistik resmi menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2025, lebih dari 930.000 warga pedesaan Tibet akan direlokasi ke pusat kota di mana mereka kehilangan sumber pendapatan tradisional dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Lhasa dan kota-kota besar lainnya telah menarik sejumlah besar migran dari kelompok etnis Han yang dominan di China, yang mendominasi politik dan perekonomian.

Lebih dari tiga juta dari 4,5 juta warga Tibet di daerah pedesaan terpaksa membangun rumah dan meninggalkan gaya hidup nomaden tradisional mereka yang berbasis pada penggembalaan yak dan pertanian, kata laporan itu. Selain Daerah Otonomi Tibet yang resmi, warga Tibet juga membentuk komunitas di provinsi tetangga Sichuan, Yunnan, dan Qinghai.

“Relokasi komunitas pedesaan ini mengikis atau menyebabkan kerusakan besar terhadap budaya dan cara hidup Tibet, salah satunya karena sebagian besar program relokasi di Tibet memindahkan mantan petani dan penggembala ke daerah di mana mereka tidak dapat menjalankan mata pencaharian mereka sebelumnya dan tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan sebagai pekerja migran, pekerja upahan di industri non-pertanian,” kata HRW.

China secara konsisten membela kebijakannya di Tibet karena membawa stabilitas dan pembangunan di wilayah perbatasan yang penting secara strategis. Wilayah ini terakhir kali dilanda protes anti pemerintah pada tahun 2008, yang berujung pada tindakan keras militer besar-besaran. Orang asing harus mengajukan izin khusus untuk berkunjung dan sebagian besar jurnalis dilarang, kecuali mereka yang bekerja untuk media pemerintah China.

China secara konsisten mengatakan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Tibet adalah tuduhan tidak berdasar yang bertujuan untuk mencoreng citra China. Agustus lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin, mengatakan kondisi hak asasi manusia di Tibet “dalam kondisi terbaiknya.”

“Wilayah ini telah lama menikmati pertumbuhan ekonomi, masyarakat yang harmonis dan stabil, serta perlindungan dan promosi warisan budaya yang efektif,” kata Wang saat itu. “Hak dan kebebasan semua kelompok etnis, termasuk kebebasan beragama dan kebebasan menggunakan serta mengembangkan bahasa lisan dan tulisan kelompok etnis mereka dijamin sepenuhnya.”

China, dengan populasi 1,4 miliar jiwa, mengklaim telah memberantas kemiskinan ekstrem, sebagian besar melalui pemindahan rumah-rumah terpencil dan desa-desa kecil ke komunitas yang lebih besar dengan akses yang lebih baik terhadap transportasi, listrik, layanan kesehatan, dan pendidikan. Klaim tersebut belum diverifikasi secara independen.

Pertumbuhan ekonomi China telah melambat secara signifikan di tengah meningkatnya jumlah penduduk yang menua dan meningkatnya tingkat pengangguran kaum muda, bahkan ketika industri China seperti mobil listrik dan telepon seluler membangun pangsa pasar mereka di luar negeri.

HRW merekomendasikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan penyelidikan independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan China di Tibet dan daerah lainnya. (AP)

Editor : Sabar Subekti