Lembaga Internasional Serukan Pentingnya Jaminan Kesehatan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekitar 500 lembaga internasional menyerukan pentingnya agar seluruh pemerintahan di dunia mempercepat reformasi jaminan kesehatan di negara masing-masing sehingga seluruh warganya dapat memperoleh akses layanan berkualitas.

"Jaminan kesehatan universal adalah elemen penting untuk menghentikan kemiskinan ekstrim dan membagi kesejahteraan bersama dalam jangka waktu satu generasi," kata Direktur Senior Kesehatan, Nutrisi, dan Populasi Global Grup Bank Dunia Tim Evans dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (14/12).

Sebanyak 500 lebih lembaga tersebut berpartisipasi dalam Koalisi Hari Jaminan Kesehatan Universal yang terbentuk berdasarkan resolusi PBB, 12 Desember 2012, yang mendorong jaminan kesehatan universal sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan dan keamanan global.

Hal tersebut karena dinilai terdapat kemajuan dalam mengatasi penyakit global seperti HIV/AIDS dan penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin seperti cacar dan tetanus, namun masih ada kesenjangan global antara mereka yang memiliki akses kepada layanan kesehatan dan mereka yang tidak.

Bahkan diperkirakan, terdapat sekitar 100 juta orang yang jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan karena mereka atau anggota keluarga mereka menderita gangguan kesehatan yang sangat serius yang menguras tabungan mereka sendiri.

Sedangkan sekitar satu miliar orang per tahun diperkirakan tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan yang mengakibatkan munculnya penyakit dapat menjadi bencana epidemi.

"Ebola adalah salah satu contoh terbaru untuk menjawab mengenai bagaimana pentingnya jaminan kesehatan nasional sebagai konsep terkuat dalam kesehatan masyarakat," kata Asisten Dirjen Sistem Kesehatan dan Inovasi WHO, Marie-Paule Kieny.

Menurut Marie-Paule Kieny, berinvestasi dalam sistem kesehatan yang kuat dan menjangkau seluruh warga adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melindungi dan memperbaiki kehidupan warga, khususnya mereka yang menghadapi ancaman seperti meningkatnya ancaman penyakit yang dapat mengglobal.

Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki Moon menegaskan, Jaminan Kesehatan Nasional dan investasi dalam sistem kesehatan dapat mempercepat upaya global serta memastikan akses kepada layanan kesehatan dan menghentikan kematian yang dapat dicegah, khususnya di antara populasi yang rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Sedangkan Dirjen ILO Guy Ryder berpendapat, jaminan kesehatan nasional adalah kunci untuk memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menyuburkan pertumbuhan ekonomi. Pembuat kebijakan juga tidak boleh mengabaikan hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan pekerjaan layak untuk semua yang membutuhkan proteksi kesehatan.

CEO Save the Children International Jasmine Whitbread mengatakan, sistem kesehatan yang kokoh tidak hanya mencegah krisis seperti Ebola, tetapi merupakan dasar dari upaya menghentikan kematian anak-anak dan ibu melahirkan.

Sepanjang abad ke-20, jaminan kesehatan universal dinilai masih terbatas kepada beberapa negara berpenghasilan tinggi, namun selama dua dekade terakhir, sejumlah negara berkembang juga telah sukses menerapkan reformasi jaminan kesehatan yang mencakup seluruh warga seperti Brazil, Ghana, Meksiko, Rwanda, Thailand, dan Turki.

Sebelumnya di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menunda pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan non-Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang rencananya dimulai 1 Januari 2015.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (2/12) mengatakan penundaan tersebut bukan merupakan sikap penolakan Apindo untuk pelaksanaan BPJS Kesehatan, namun masih banyak permasalahan, khususnya untuk non-PBI, yang salah satunya adalah belum dilaksanakannya Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi manfaat. (Ant)