Lembaga Survei yang Menangkan Prabowo-Hatta Tidak Mau Diaudit

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan bahwa dua lembaga survei quick count (hitung cepat) hasil Pilpres 2014 yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, sebelum diaudit sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Persepi.

Sebelumnya ada empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta yaitu Jaringan Suara Indonesia (JSI), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), IRC (Indonesia Research Center) dan LSN (Lembaga Survei Nasional). Namun seperti diketahui IRC dan LSN sudah tidak diketahui lagi kabarnya.

“Dua lembaga yang tidak mau datang itu, tidak lama kemudian kita dengar lembaganya itu sudah bubar, Puskaptis belum sempat kita pecat sudah mengundurkan diri,” kata Prof. Hamdi Muluk Anggota Persepi dalam acara Sidang Dewan Etik Persepi Audit Lembaga Survei Anggota Persepi Atas Hasil Quick Count Pilpres 2014, di Hotel Sari Pan Pacific, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

Dikatakan Hamdi, Persepi membawahi sekitar 30-an lembaga survei, ada yang aktif, ada yang setengah aktif. Sidang audit dilaksanakan selama dua hari pada Selasa dan Rabu 15-16 Juli 2014. Dalam proses audit yang dinilai adalah proses penetapan sampel, proses pengambilan data, proses penghitungan quick count, dan manajemen quick count.

Sedangkan tim audit terdiri dari lima ahli yaitu, Ketua Dewan Etik Persepi, Hari Wijayanto, Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, Tim independen–Ketua LP3ES, Rustam Ibrahim, tim independen–Pakar Psikometri, Jahja Umar, dan tim independen–mantan Ketua Panwaslu RI, Komarudin Hidayat. 

Selama sidang tersebut lembaga survei yang hadir antara lain: (1) CSIS (Center for Strategic ang International Studies) dan (2) Cyrus Network, melakukan survei secara joint, keduanya hadir saat audit, (3) SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) dan (4) LSI (Lembaga Survei Indonesia) juga joint, keduanya datang audit, (5) Indikator Politik Indonesia, datang presentasi dan diaudit, (6) Populi Center, datang presentasi dan diaudit, (7) Pol Tracking, datang presentasi dan diaudit.

Sedangkan (8) JSI datang mengantarkan surat pengunduran diri, (9) Puskaptis tidak datang sama sekali.

Fungsi hitung cepat sebagai estimasi yang cepat dan akurat terhadap perolehan suara. Hitung cepat bisa mengawal proses rekapitulasi mulai dari pencoblosan sampai penghitungan suara yang notabene rentan penyelewengan.

“Itu artinya bahwa tujuh lembaga ini sudah memenuhi syarat ilmiah, dan prosesnya sudah kita (Persepi) verifikasi. Setiap proses rekapitulasi selalu rentan manipulasi, misalnya C1 banyak yang rekapitulasinya aneh-aneh,” kata Hamdi.

Namun permasalahannya dua lembaga yang tidak mau diaudit ini tergabung dalam asosiasi Persepi. Ke depannya menurut Hamdi, Persepi perlu pelatihan kepada lembaga di bawah naungannya.

“Terkait audit, kalau sebelumnya tidak ada masalah sebetulnya tidak perlu, sama seperti kedokteran kalau tidak sakit untuk apa diperiksa, ini karena kita anggap ada pelanggaran, makanya kita sidang. Saya ingin ke depan Persepi sebagai asosiasi bisa memberikan pelatihan kepada anggota-anggotanya, kita perlu tata lagi anggota, capacity building, supaya semua kemampunnya sama,” urainya.

Hamdi juga berharap ada regulasi, entah itu melalui dibentuknya badan nasional yang membuat regulasi penyelenggaraan survei politik, hitung cepat, dan sejenisnya. Sertifikasi atau akreditasi itu bisa dikeluarkan misalnya dari KPU, BPS, LIPI, dan lembaga negara lainnya.

Sedangkan untuk lembaganya sendiri kalau mau disertifikasi harus diaudit dulu kelengkapan lembaganya, dari stafnya, kualifikasi penelitinya, dan lain sebagainya. Akan tetapi semua persyaratan itu kembali lagi kepada kesepakatan nasional.

Sayangnya, sekarang timbul anggapan masyarakat bahwa ada lembaga survei abal-abal, bagi Persepi ini sangat menyakitkan.