LI Beberkan Cara Jokowi Bagi-bagi Kursi Menteri

SYDNEY, SATUHARAPAN.COM - Dalam laporan terbaru, Lowy Institute (LI), sebuah lembaga tangki pemikir yang berbasis di Sydney, Australia, menyajikan analisis tentang cara Presiden Joko Widodo memilih menteri-menteri di kabinetnya. Setelah Joko Widodo mengumumkan formasi kabinetnya 26 Oktober lalu, pertanyaan tentang pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan menteri, memang ramai menjadi diskusi publik.

Dalam analisisnya, LI menengarai pengaruh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, serta lingkaran penasihatnya,  masih sangat besar, kendati Joko Widodo sudah resmi menjadi presiden. Lembaga itu menilai peranan Megawati dan partai-partai koalisi pendukung Jokowi terutama sangat dominan dalam menetapkan menteri-menteri yang menjabat di kementerian yang tergolong "basah" dan yang memiliki pengaruh besar.

Aaron Conelly, analis LI yang menurunkan analisisnya dengan judul "Four Ways to Look at Jokowi's New Cabinet" di laman resmi lembaga itu Senin (27/10), menilai, hanya untuk sejumlah kecil kementerian Joko Widodo sungguh-sungguh menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden. Selebihnya, ia banyak dipengaruhi bahkan didominasi partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat, terutama Megawati.

Conelly mengatakan, untuk pos-pos kementerian yang menjalankan gagasan-gagasan yang menjadi janji kampanye Joko Widodo, mantan Wali Kota Solo itu, memilih langsung menteri-menterinya. Yang termasuk ke dalam golongan ini ialah pos-pos kementerian yang berkaitan dengan kemaritiman, pelayanan kesehatan, dan transportasi.

"Untuk posisi-posisi itu, Jokowi telah memilih teknorat-teknokrat yang kurang terkenal, termasuk untuk urusan kemaritiman, kesehatan, dan transportasi. Pengusaha dan birokrat yang terpilih, dikabarkan dipilih secara personal oleh Jokowi, dengan mempertimbangkan keahlian manajerial mereka," Conelly menuliskan.

Sementara itu, untuk pos-pos kementerian yang dinilai "basah", menurut Conelly, Jokowi menyerahkannya kepada para politisi partai-partai pendukungnya. Sebagai contoh, pos Menteri BUMN diberikan kepada Rini Soemarno, yang dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Pos Menteri Pertanian diberikan kepada Andi Amran Sulaiman yang dikenal dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Adapun Pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijabat oleh Sudirman Said, yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi dan pernah bekerja di Pertamina. Beberapa sumber mengatakan Sudirman Said memiliki kedekatan dengan kerabat Rini Soemarno. Conelly menduga, pemilihan Sudirman Said merupakan perpaduan antara pertimbangan prinsip dan kompromi.

Untuk menteri-menteri perekonomian, menurut Conelly, Jokowi memilih para teknokrat profesional mengisi pos-pos yang berkaitan dengan ekonomi makro. Pada sisi lain untuk yang berkaitan dengan ekonomi mikro, seperti perindustrian dan perdagangan, Jokowi memberikannya kepada partai-partai politik. Rahmat Gobel yang menjadi Menteri Perdagangan, walaupun selama ini dikenal sebagai pengusaha, memiliki afiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
 
Ada beberapa pos yang selama ini dianggap kurang menarik minat Joko Widodo namun sangat penting. Di antaranya, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Menurut Conelly, menteri untuk kedua pos ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar di masa depan, karena Jokowi akan sepenuhnya memberi kepercayaan kepada mereka.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menurut Conelly, adalah salah seorang diplomat cemerlang dan merupakan anak didik mantan Menlu di era Megawai, Hassan Wirajuda. Adapun Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, dikenal sebagai perwira garis keras yang pernah menjabat Kasad juga di era Megawati. Dengan demikian tampaknya untuk pos yang sangat penting ini, lagi-lagi pengaruh Ketua Umum PDI Perjuangan itu masih kuat.

Editor : Sotyati