Lima Juta Petani Tinggalkan Lahan Pertanian

Sejumlah warga melempar ketupat ke arah warga lainnya dalam tradisi perang ketupat di halaman Pura Puseh, Desa Kapal, Badung, Bali, Selasa (14/10). Tradisi setahun sekali itu merupakan rangkaian persembahyangan warga setempat sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesuburan lahan pertanian dan telah memberi hasil yang berlimpah. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Koordinator Nasional Aliansi untuk desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko menyebutkan selama kurun waktu 10 tahun sebanyak lima juta lebih petani Indonesia dipaksa meninggalkan lahan pertanian karena minimnya perhatian dari pemerintah.

"Sayangnya, minimnya perhatian tulus dari pemerintah SBY membuat 5,07 juta petani meninggalkan lahan pertanian selama tahun 2003 hingga 2013 dari jumlah total 31 juta petani menjadi 26 juta petani yang sekarang," katanya di Jakarta, Jumat (17/10).

Berdasarkan data Badan Pangan Dunia menyebutkan keluarga petani merupakan penghasil pangan dunia, dari 570 juta hektar lahan pertanian, 500 juta dimiliki oleh keluarga petani seluruh dunia dan mereka menghasilkan lebih dari 57 persen produksi pangan di dunia.

Ia mengatakan keluarga produsen skala kecil memiliki peran yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dan juga tulang punggung kedaulatan pangan serta pengelolaan alam secar berkelanjutan.

"Kedaulatan pangan basisnya penghasil pangan skala kecil petani dan nelayan dan ini sejalan dengan Badan Pangan Dunia yang menyatakan bahwa Indonesia harus memperhatikan khusus petani keluarga atau kecil karena mereka menyumbangkan lebih dari 50 persen pangan dunia," katanya.

Ia mengatakan pangan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh karenanya pemerintah harus mengedepankan kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil sehingga cita-cita kedaulatan pangan tercapai.

"Negara harus menghormati keinginan atau pilihan petani, melindungi petani dan juga harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan petani dan ini sangat penting," katanya.

Selain itu ia berharap pemerintah Jokowi-JK dapat mengubah pola pemberian subsidi petani berupa pupuk dan bibit langsung kepada petani atau penghasil pangan.

"Selama ini subsidi diberikan ke industri baru kemudian di jual ke petani dengan harga murah, sedangkan bicara mengenai kedaulatan pangan seharusnya subsidi langsung diberikan kepada petani atau nelayan agar bisa membangun kedaulatan dan kemandiriannya," katanya. (Ant)