Lindungi Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Batal Naikkan Tarif Listrik 900 VA

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –Mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan membatalkan rencana penyesuaian harga (tariff adjusment) pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM), yang semula akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2020.

“Belum (ada kenaikan). Kita jaga kestabilan dulu,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Gedung Kementerian ESDM. Jakarta, Jumat (27/12).

Rencana kebijakan tariff adjustment, sambung Arifin, dinilai Pemerintah belum diperlukan kendati PT PLN (Persero) tengah mengajukan permohonan penyesuaian kepada Kementerian ESDM.

Pemerintah, meminta kepada pihak PLN untuk melakukan verifikasi data pelanggan 900 VA terlebih dahulu secara akurat sehingga kebijakan akan kenaikan tarif tepat sasaran.

“Kita masih melakukan pendataan yang lebih detail supaya tidak salah sasaran. Sampai PLN siapkan dengan datanya. Kan harus lewat banyak (lembaga) ini,” kata Arifin.

Nantinya, pendataan pelanggan PLN akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah pelanggan golongan Rumah Tangga Mampu.

Sesuai data PLN per 31 Oktober 2019, jumlah pelanggan 900 VA – RTM tercatat sebanyak 22,1 juta. Adapun pada 2020 mendatang jumlah pelanggan diproyeksikan sebanyak 24,4 juta.

Tarif listrik golongan 900 VA RTM yang bersubsidi sendiri sebesar Rp1.352 per kilo Watt hour (kWh) dengan jumlah pelanggan mencapai 24,4 juta pelanggan.

Sementara itu, tarif golongan non subsidi (tariff adjustment), 1.300 VA hingga 6.600 VA ke atas, dipatok Rp1.467,28 per kWh.

Meskipun begitu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif listrik ini tidak akan memberikan tambahan subsidi listrik sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, mendorong PLN supaya mampu meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada pembangkit listriknya.

“Masih banyak yang bisa dihemat. Kami arahkan segera dikonversi ke energi murah. Dengan begitu bisa lebih efisien,” kata Arifin.

Langkah lain adalah mempersiapkan regulasi terkait perpanjangan kebijakan harga batu bara khusus di dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

“Melalui aturan ini kita ingin menjaga supaya tarif listrik tidak naik, karena ekonomi global belum membaik sehingga kita perlu menjaga industri bisa bangkit,” kata Arifin.

Target DMO diputuskan tetap 25 persen dari produksi batu bara dan harganya USD 70 (Rp 976.933,54) per ton

“Tetap, tetap lanjut stabil. Iya (tidak ada perubahan aturan), samalah biasa (25 persen),” kata Arifin yang menyatakan telah menyiapkan kerangka regulasi DMO tersebut.

Sebagai informasi, DMO diatur melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1410 K/30/MEM/2018. Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1410 K/30/MEM/2018 tersebut harga batu bara untuk PLN juga dipatok maksimal USD70 per ton. (setkab.go.id)

Editor : Sotyati