Lokakarya KTHAM Untuk Memerangi Diskriminasi di ASEAN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR) Rafendi Djamin bekerjasama dengan Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia  (KTHAM) menyelenggarakan sebuah Lokakarya Regional di Jakarta pada Rabu (15/1) hingga Jum’at (17/1).

Lokakarya yang berjudul “Memerangi Diskriminasi, Memajukan Kesetaraan dan Kohesi Sosial” dalam rangka memerangi praktek-praktek diskriminasi serta mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan kohesi sosial.

Lokakarya ini pertama kali diadakan KTHAM di Asia Pasifik. Ini merupakan tindak lanjut Deklarasi Durban dan Program Aksinya yang memberikan perhatian pada langkah-langkah untuk menghadapi diskriminasi, xenophobia, dan intoleransi bagi pemerintah, pelbagai komisi nasional hak asasi manusia, dan organisasi regional serta pemangku kepentingan di kawasan. Melalui lokakarya ini diharapkan adanya peningkatan kapasitas pejabat pemerintah di ASEAN, pelbagai komisi nasional hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi isu tersebut. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

Persoalan praktek diskriminasi

Persoalan praktek-praktek diskriminasi berdasarkan antara lain ras, etnis, kebangsaan, kelas, agama, gender, orientasi seksual  dan sebagainya adalah persoalan yang cukup serius di ASEAN. Sebagai kawasan yang terdiri dari berbagai macam etnis, budaya, agama ditambah dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar negara anggota ASEAN maupun didalam negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, diskriminasi banyak dialami oleh kelompok-kelompok rentan antara lain perempuan, masyarakat adat, kelompok-kelompok minoritas agama dan etnis ,kelompok penyandang disabilitas, buruh migran, dan anak-anak.

Rafendi Djamin menyatakan,“prinsip non-diskriminasi adalah salah satu prinsip fundamental dalam HAM. Hal ditegaskan oleh ASEAN dalam Deklarasi HAM ASEAN serta instrumen ASEAN lain yang terkait dengan HAM. Pemahaman dan aplikasi prinsip ini sangat relevan dengan prioritas isu Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR)  dalam pelaksanaan Hak Atas Pembangunan, aplikasi prinsip HAM dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) 2015 dan visi ASEAN paska 2015.”

Lanjutnya, ”ASEAN sebenarnya sudah memiliki instrumen dan norma yang dapat digunakan untuk memerangi diskriminasi yakni Deklarasi HAM ASEAN (AHRD). AHRD harus digunakan sebagai alat advokasi untuk membawa isu-isu anti diskriminasi, pemajuan kesetaraan dan kohesi sosial ke dalam 3 pilar kerjasama ASEAN.”

Dia juga menyatakan bahwa prinsip non-diskriminasi juga menjadi dasar ASEAN dalam memerangi terorisme melalui konvensinya, yang mengikat secara hukum, tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention in Countering Terrorism, ACCT).

Sementara itu Duta Besar Bagas Hapsoro mewakili Dirjen Kerja sama ASEAN menyatakan bahwa isu diskriminasi, kesetaraan, dan kohesi sosial begitu penting dalam konteks Indonesia. Karena mengingat keberagaman Indonesia dapat memicu konflik yang diakibatkan perlakuan diskriminatif dan tindakan yang dilandaskan pada prejudice terhadap kelompok-kelompok tertentu.

AICHR juga dihimbau untuk memulai dialog dengan negara-negara ASEAN dan antar badan-badan sektoral ASEAN yang terkait dengan HAM mengenai upaya memerangi diskriminasi di ASEAN. AICHR dan pelbagai komisi nasional hak asasi manusia di ASEAN juga diharapkan dapat memainkan peranan di dalam mediasi informal dalam kasus-kasus diskriminasi agama.

Acara ini dihadiri Ketua AICHR yang tahun ini dipegang Myanmar dan Wakil AICHR dari Thailand, Cambodia, Wakil Komisi Hak Asasi Perempuan dan ANAK (ACWC) dari Philippina dan Myanmar, Wakil-Wakil KTHAM dari Jenewa, Pakar Independen dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), pelbagai komisi nasional hak asasi manusia di kawasan serta organisasi masyarakat sipil dari negara ASEAN.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja