Luhut: Nasib Natuna Tidak Akan Seperti Sipadan dan Ligitan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kepulauan Natuna tidak lepas dari Indonesia seperti pulau lainnya seperti Sipadan dan Ligitan.

"Berdasarkan hasil keputusan Arbitrase di Belanda menguntungkan Indonesia sehingga nasibnya tidak sama dengan Sipadan dan Ligitan," kata dia kepada sejumlah wartawan di Kantor Kementerian Politik, Politik dan Keamanan pada hari  Rabu (20/7).

Dia mengatakan, keputusan tersebut dengan jelas menyatakan tidak mengakui klaim Tiongkok terhadap sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan.

"Jadi kita semua harus paham bahwa Natuna itu merupakan pulau teritorinya Indonesia. Jadi 200 tickle miles itu adalah Zona Ekonomi Ekskulsif kita," kata dia.

Sengeketa Sipadan dan Ligitan

Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa kepemilikan kepulauan Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia.

Voting di Lembaga tersebut, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia.

Editor : Eben E. Siadari