Luhut Nilai Menteri Belum Serius Dukung Kebijakan Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Dok.satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla gagal merumuskan 13 dari 15 Rancangan Peraturan Pemerintah dalam mendukung Paket Kebijakan Ekonomi I hingga XII.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, dari 15 aturan yang belum selesai ada sebanyak tujuh aturan yang belum selesai dirumuskan sedangkan dua aturan masih menunggu harmonisasi peraturan dari Kemenkumham. Keduanya adalah Peraturan Pemerintah tentang Insentif PPh Pasal 21 untuk Karyawan Industri Padat Karya dan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu.

"Sedangkan lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan satu Rancangan Instruksi Presiden terdapat tiga RPP yang dikembalikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN lantaran tidak sempurna," kata Darmin melalui siaran pers yang diterima satuharapan.com di Jakarta pada hari Selasa (31/5).

Melihat kondisi itu, dia mendesak kementerian/lembaga yang masih belum menyelesaikan pekerjaannya terkait peraturan-peraturan tersebut untuk segera menuntaskannya.

“Presiden sudah memerintahkan pada Rapat Terbatas 24 Mei lalu agar seluruh peraturan dalam Paket Kebijakan Ekonomi ini sudah harus selesai hari ini (31 Mei 2016, Red). Jangan ditunda lagi,” kata dia.

Sementara itu, terdapat 26 peraturan teknis tambahan yang masih harus ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga. Rinciannya sebanyak 14 peraturan teknis berasal dari Paket Kebijakan Ekonomi I, 1 peraturan teknis dari Paket Kebijakan Ekonomi III, 8 peraturan teknis dari Paket Kebijakan Ekonomi VI, 1 peraturan teknis dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII, dan 2 peraturan teknis dari Paket Kebijakan Ekonomi IX.

"Kita harus serius bekerja. Sudah banyak komplain soal ini. Kalau kita serius, pertumbuhan ekonomi kita juga akan membaik. Jadi seluruh peraturan yang belum selesai ini harus ada batas waktunya," kata Menko Polhukam Luhut Panjaitan.

Editor : Eben E. Siadari