Luhut Pandjaitan: BBM Naik, Kita Lebih Banyak Uang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Luhut Pandjaitan, Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Gus Dur yang dikenal sebagai sahabat dekat Presiden Joko Widodo, mengatakan dengan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM), subsidi berkurang. Dengan demikian pemerintah punya lebih banyak uang.

“Dengan mengurangi subsidi BBM, kita akan memiliki lebih banyak uang untuk membangun infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, dan kesehatan. Kami akan memiliki US$ 4 miliar tambahan untuk membantu orang miskin. Jadi, di masa depan, kalangan menengah ke atas tidak bisa lagi menikmati subsidi ini,” kata dia lewat situs pribadinya, mengutip wawancaranya dengan majalah Forbes.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini merupakan salah satu dari sedikit purnawirawan TNI di lingkaran dalam Jokowi, yang sejak awal mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Bahkan bulan lalu, mantan duta besar RI untuk Singapura ini sempat memastikan bahwa Jokowi akan menaikkan harga BBM di awal bulan. Ia mengatakan, kepastian itu ia dapatkan setelah bertemu dan berbicara dengan Jokowi dan Jusuf Kalla. Pernyataannya itu sempat dibantah oleh Jokowi. Namun kenyataannya, BBM memang tetap naik, walau lebih lambat dari waktu yang disebutkan Luhut.

Perihal lebih banyaknya uang yang dimiliki pemerintah dengan naiknya harga BBM, pria kelahiran Balige, Sumatera Utara itu, memaparkan lebih lanjut. “Pada 2016, kita bisa menghemat US$ 20 miliar dan memiliki akumulasi US$ 60 miliar pada 2018, yang semuanya dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur. Jika ini terjadi, kita bisa membantu perekonomian dengan penciptaan lapangan kerja baru,” kata Luhut, yang sempat disebut-sebut akan menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi-JK.

Lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1970 ini mengatakan, anggaran yang selama ini dipergunakan untuk subsidi BBM, dapat dialokasikan untuk mengembangkan hilirisasi industri. “Misalnya kelapa sawit. Hilirisasi industri kita dari komoditas tersebut hanya menyumbang 47 persen dari total produksi, sedangkan Malaysia telah mencapai 120 persen. Kita bisa menciptakan lapangan kerja dan memperoleh pendapatan pajak yang lebih dengan mengembangkan hilirisasi industri, yaitu dengan mengolah bahan baku kelapa sawit hingga menjadi produk jadi seperti minyak goreng dan sebagainya,” lanjut dia.

Ia bahkan menyebutkan faedah lain yang tidak kalah pentingnya. Menurut dia, kenaikan harga BBM berakibat pada tidak akan adanya lagi penyelundupan BBM. “Kesenjangan besar antara harga bahan bakar di sini dan di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, telah memicu penyelundupan BBM ke luar negeri. Dengan kata lain kita selama ini menciptakan penyelundup dengan mempertahankan harga BBM murah yang disubsidi,” tutur dia.

Ketika ditanya, infrastruktur apa yang menjadi prioritas dari alokasi subsidi BBM, Luhut menyebutkan listrik. “Listrik adalah nomor satu. Bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan jika kita kekurangan listrik? Bagaimana juga kita akan membangun smelter?” tutur dia.

Menurut dia, subsidi listrik juga harus dikurangi. Sebab selama ini Indonesia menghabiskan Rp 107 triliun untuk listrik, karena sebagian besar listrik dihasilkan dari diesel. Harga untuk listrik diesel adalah 31 sen per kilowatt/hour. Bandingkan dengan biaya listrik yang dihasilkan dari batubara, adalah 4 sen per kilowatt/hour. “Pemerintah sebelumnya mempertahankan biaya yang tinggi untuk listrik sehingga sulit bagi pendatang baru untuk berinvestasi di bidang pembangkit listrik dengan biaya yang rendah,” tutur dia.

Tidak lupa ia menceritakan proyek pembangkit listrik miliknya di Palu, yang menurut dia, terhambat karena masalah BBM. “Kami membangun pembangkit listrik di Palu, ketika kita ingin memperluas kapasitas kita untuk 2x50 MW, perizinannya hanya memungkinkan kita 2x17 MW saja. Hal ini karena ada 420 MW diesel yang dihasilkan pembangkit listrik di sana. PLN harus jelas tentang hal ini. Bagaimana kita dapat menumbuhkan perekonomian jika kita kekurangan listrik? Padahal jika PDB suatu negara tumbuh 5 persen maka output pertumbuhan listrik harus 10 persen, tapi kami tidak pernah mencapai tingkat seperti itu.”

Editor : Eben Ezer Siadari