Luhut Pandjaitan: Saya Ingin Berperan Banyak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Presiden Joko Widodo siang tadi melantik Jenderal TNI  (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pelantikan berlangsung   di Istana Negara, Jakarta, beberapa saat setelah Jokowi melantik Laksamana  Madya Ade Supandi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana TNI Marsetio yang memasuki masa pensiun pada Desember 2014.

Pelantikan mantan Menteri Perindustrian di era Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 148/P/Tahun 2014.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto mengatakan, sebagai kepala staf Kepresidenan Luhut akan memimpin Unit Kerja Presiden. Ia menyebutkan, nama lembaga di bawah kepala staf itu Unit Kerja Presiden.

“Perpresnya sudah ditandatangani Presiden hari ini juga. Jadi sudah ada kelembagaannya,” kata Andi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/12), dikutip dari situs resmi Seskab, hari ini..

Tugas Kepala Staf Kepresidenan adalah memberikan informasi-informasi strategis kepada Presiden, membantu Presiden untuk merancang komunikasi-komunikasi politik antar lembaga, terutama juga ke publik, lalu membantu Presiden untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang mungkin akan bergerak di depan.

“Jadi nanti di dalamnya akan ada pejabat-pejabat setingkat eselon II yang bergerak bisa di komunikasi, politik,” papar Andi.

Karena berkaitan dengan informasi strategis, lanjut Seskab, akan ada semacam direktur informasi strategis di dalamnya. Ada juga yang membantu presiden untuk melihat pencapaian hasil-hasil pembangunan ke depan.

Saat ditanyakan kaitannya dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Seskab Andi Wijayanto menjelaskan, Kepala Staf Kepresidenan tidak ada kaitannya dengan UKP4.

“UKP4 secara lembaga tidak ada lagi, ada beberapa fungsi UKP4 yang dilakukan seskab, ada beberapa fungsi UKP4 yang dilakukan oleh kepala staf kepresidenan. Jadi ini bukan pengganti UKP4, tapi betul-betul bentukan lembaga baru,” tegas Andi.

Seskab menegaskan, per hari ini (31 Desember 2014), masa tugas deputi-deputi di UKP4 telah berakhir. Ia menyebutkan, yang dipertahankan dari UKP4 adalah Lapor dan SIP (Sistem Informasi Perizinan).

Namun Andi menjelaskan, SIP itu  nanti pada minggu kedua Januari akan dilebur ke sistem one national stop service yang akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara fungsi monitoring, evaluasi yang selama ini dilakukan oleh UKP4, menurut Andi, akan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Perpresnya hari ini sudah keluar, BPKP  langsung di bawah presiden, sehingga presiden langsung memiliki ribuan auditor yang bisa membantu presiden untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan,” ujar Seskab.

Ingin Berperan Banyak

Sementara itu Luhut   menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tugasnya apa? “Mungkin sinkronisasi dalam banyak pekerjaan yang kurang sinkron untuk mempercepat penyerapan anggaran, mungkin juga mengkoordinasikan banyak hal lain, sinkronisasi antar beberapa pihak,” terang Luhut kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta.

Saat ditanya berapa anggota Staf Kepresidenan, Luhut mengaku detilnya ia belum tahu. Ia meminta wartawan memberinya waktu beberapa hari, agar bisa berkomentar lebih banyak.

“Yang penting saya sebagai pembantu presiden akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mempercepat penerjemahan dari keinginan bapak presiden,” jelas Luhut.

Mantan Menteri Perindustrian di era Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengaku menerima tawaran sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, karena tugas ini dinilainya menarik dan banyak tantangan. “Saya akan berperan banyak untuk membantu bapak presiden membuat tugas pokok beliau lebih baik,” terangnya.

Menurut Luhut, tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu tidak berbenturan dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) maupun  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). “Perbedaannya jelas, pembagian tugasnya juga jelas, dan saya lihat tidak ada benturan,” pungkas Luhut.

Spekulasi Terjawab

Pelantikan ini menjawab spekulasi yang sudah lama berembus, tentang kemungkinan Luhut Pandjaitan, yang merupakan sahabat Jokowi itu, akan mendapat posisi penting dalam pemerintahan Jokowi.

Oktober lalu,  Lowy Institute for International Policy, sebuah lembaga tangki pemikir berbasis di Sydney, Australia, melansir laporannya yang menyebutkan dua tokoh, yaitu Luhut Pandjaitan dan Rizal Sukma, akan menjadi penasihat dekat Jokowi.

Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, mantan Komandan Detasemen 81, merupakan salah satu tim sukses Jokowi pada Pilpres lalu dan  mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar demi mendukung Jokowi, beberapa pekan sebelum Pilpres 2014.

Menurut Lowy Institute, Luhut dinilai berjasa dalam mencairkan ketegangan hubungan Indonesia dan Singapura ketika ia menjadi duta besar di negara tetangga tersebut.

Ada pun Rizal Sukma adalah direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah tangki pemikir berbasis di Jakarta yang berpengaruh sejak tahun 1970-an. Penyandang gelar doktor ilmu politik dari London School of Economics and Political Studies, Rizal Sukma selama kampanye  bergabung dalam Tim 11, yakni tim yang beranggota para pakar untuk memberi masukan kepada Jokowi atas berbagai isu strategis. Rizal Sukma merupakan penasihat dekat Jokowi untuk isu-isu politik internasional.

Berperan Besar

November lalu, Reuters mengutip  Menteri Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto yang mengatakan adanya tim kecil untuk mempersiapkan keberadaan staf kepresidenan, termasuk dirinya sendiri.

Staf kepresidenan akan memegang peranan besar karena ia menjadi alat presiden dalam mengendalikan kabinet. "Kantor kepresidenan akan menjadi alat bagi presiden untuk mengendalikan kabinet," kata Andi Widjajanto.

Tim itu akan beranggotakan empat menteri. Diantara anggota-anggota nantinya adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago dan Andi Widjajanto sendiri.

Langkah Jokowi membentuk tim ini juga didasarkan pada keinginan untuk mendorong dan mengontrol kabinetnya agar bekerja sesuai dengan visi presiden. Termasuk diantaranya untuk mendukung langkahnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer, seperti menaikkan harga BBM belum lama ini.

"Sangat tidak mungkin dalam kabinet ini bagi menteri maupun kementerian menjalankan keinginan mereka sendiri," kata Andi seperti dikutip Reuters. "Banyak program Jokowi yang berkaitan satu sama lain, sehingga koordinasi akan menjadi kunci," tambah dia.

Empat menteri yang masuk dalam tim ini nantinya akan diberi kekuasaan yang luas, termasuk  merancang kebijakan kunci dan menetapkan target untuk kementerian. Andi mengatakan ide ini muncul di benak Jokowi setelah dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang pernah mengambil langkah serupa.

Editor : Eben Ezer Siadari