Lulu Group yang Pejabatnya OTT KPK Pernah Dikunjungi Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Ditjen Pajak dan seorang eksekutif perusahaan pekan ini menguak dimensi lain dari sepak-terjang korupsi di Tanah Air.

Korupsi perpajakan bukan saja merugikan negara dari sudut berkurangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi asing ke dalam negeri.

Oleh karena itu pengungkapan kasus ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan iklim investasi, terutama dalam upaya menarik investasi asing ke dalam negeri.

Hal ini terungkap dari pengakuan Tommy Singh, pengacara  Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP), Rajesh Rajamohanan Nain, eksekutif perusahaan yang terjaring OTT KPK. Rajamohan telah ditahan oleh KPK bersama dengan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.

 Menurut Tommy Singh, dalam keterangan pers yang disiarkan oleh Antara, kliennya adalah korban pemerasan dan sudah berulang kali dipanggil oleh petugas pajak. Menurut Tommy yang  mengaku ditunjuk oleh kantor pusat PT EKPP di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk menangani kasus ini, sejumlah oknum kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta Utara terlibat dalam pemerasan ini.

Ia mengatakan perusahaan kliennya pada Agustus atau September 2016 sudah mengajukan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), tapi pengajuan itu ditolak.

"Tapi sebelum melakukan `tax amnesty` oleh oknum-oknnum pajak pengajuan itu ditolak, penolakannya itu tidak jelas tapi nanti kita akan lihat kejanggalan-kejanggalannya, kalau perlu akan bertemu Menkeu untuk menjelaskannya," kata Tommy.

Tommy mengatakan dalam pengurusan pajak kliennya, mereka dipersulit bahkan sudah pernah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Tommy, kliennya sebagai perusahaan PMA merasa disudutkan.

Pernah Dikunjungi Jokowi

Yang belum banyak diketahui adalah PT EKP merupakan anak usaha dari Lulu Group yang bermarkas di Uni Emirat Arab. Ketika Presiden Jokowi mengunjungi tiga negara Timur Tengah (Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar) pada September tahun lalu, salah satu kesepakatan yang dicapai pada kunjungan itu adalah rencana investasi Lulu Hypermarket di Indonesia.

Presiden Jokowi ketika kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, bahkan menyempatkan diri berkunjung ke hypermarket yang dioperasikan oleh Lulu Group, di  Khalidiyah Mall. Arab News melaporkan pada 16 September 2015, Presiden Jokowi mengunjungi hypermarket tersebut bersama rombongan, yang antara lain terdiri dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perencanaan Pmbangunan Nasional, Sofyan Djalil, Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Salah seorang eksekutif Lulu Group ketika itu mengatakan akan menanamkan investasi awal sebesar US$ 300 juta pada tahap pertama, dengan rencana  membuka 15 hypermarket pada akhir 2017 dan fasilitas pusat logistik dan pergudangan  di Jakarta.

"Proyek-proyek ini akan menghasilkan lebih dari 5.000 kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan untuk melatih mereka di semua tingkatan, "kata Yusuffali MA, managing director LuLu Group, saat itu.

Selain di Jakarta, Lulu berniat untuk membuka hypermarket di Bandung, Solo, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta.

"Kami juga berencana untuk mendirikan perkebunan  untuk memastikan kelangsungan penyediaan produk-produk berkualitas tinggi dan mendukung sektor pertanian Indonesia," tambah Yusuffali.

Menurut Arab News, Presiden Indonesia diberi sambutan meriah di hypermarket itu oleh Yusuffali dan sejumlah eksekutif Lulu lainnya.

Menurut situs resmi perusahaan tersebut, Lulu Group International adalah perusahaan dengan entitas yang sangat terdiversifikasi dengan rentang georafi operasional yang luas. Perusahaan ini mengklaim dirinya sebagai pengikut sejati praktik etika bisnis dan menjadi mitra kunci dalam pembangunan masyarakat.

Managing director perusahaan ini, Yusuffali, dalam laman personal resminya, digambarkan sebagai orang yang banyak terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pria berdarah India ini, telah banyak menerima penghargaan, termasuk dari Presiden India.

Di negara-negara Teluk, ia memberi sumbangan penting dalam mempromosikan hak-hak warga negara berdarah India. Ia antara lain membantu mempertahankan tempat kremasi untuk yang beragama Hindu. Ia juga ikut membantu pengadaan lahan bagi pengadaan gereja di negara itu.

Kesepakatan di Uni Emirat Arab kemudian berlanjut pada 31 Mei 2016, ketika Lulu Group secara resmi membuka hypermarket pertama di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Hypermarket tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Pada saat peresmian, Presiden Jokowi menakankan bahwa pentingnya peran Lulu dalam membuka peluang bagi produk Indonesia ke pasar internasional.

"Saya hanya ingin Lulu Hypermarket bisa jadi pintu masuk produk Indonesia ke berbagai negara," kata Jokowi saat memberikan sambutan sebelum peresmian.

"Ada 165 outlet yang tersebar di Asia dan Timur Tengah dan tahun 2014 lalu sudah mengkespor produk Indonesia lebih dari 50,2 juta dollar AS," kata dia, dikutip dari Kompas.

Kebanyakan yang diekspor, kata Jokowi, adalah produk-produk yang dihasilkan oleh petani Indonesia di berbagai daerah.

Jokowi mengaku sudah melihat sendiri outlet Lulu Hypermarket di Abu Dhabi, Arab Saudi, saat ia berkunjung kesana beberapa waktu lalu.

"Dari produk pabrik sampai petani kampung. Produk dari indonesia tak kalah bersaing dengan produk yang lain," ucap Jokowi.

Akui Ada Tunggakan

Tommy Singh mengakui walaupun mengajukan tax amnesty, perusahaan kliennya juga punya sejumlah tunggakan pajak.

"Ada beberapa tunggakan, tapi sudah diberikan `clearance` nanti kami akan buka dan akan minta segera bertemu tim reformasi pajak," ungkap Tommy.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Country Director PT E.K.Prima Ekspor Indonesia (EKP) Rajesh Rajamohanan Nain sebagai pemberi suap dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebagai penerima suap terkait pengurusan surat tagihan pajak PT EKP.

KPK pada Rabu (23/11) menggeledah empat lokasi yaitu kantor DJP Jalan Gatot Subroto kavling 40¿42 Jakarta Selatan; kantor PT EK Prima Ekspor Indonesia di Graha E.K Prima Ruko Textile blok C3 Jalan Raya Mangga Dua No.12 Jakarta; rumah kost Handang di belakang kantor DJP dan rumah Rajesh di kompleks Springhill Golf Residence kelurahan Pademangan Timur kecamatan Pademangan Jakarta Utara.

Rajesh dan Handang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (21/11) sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Rajesh di Springhill Residences, Kemayoran saat terjadi penyerahan uang dari Rajesh ke Handan sebesar 148.500 dolar AS atau setara Rp1,9 miliar.

Uang Rp1,9 miliar itu merupakan komitmen total Rp6 miliar. Uang itu diberikan oleh Country Director PT E.K.Prima Ekspor Indonesia (EKP) Rajesh Rajamohanan Nain agar Handan mencabut Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang ekspor dan bunga tagihan pada tahun 2014-2015 senilai Rp78 miliar.

STP itu dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing.