Lurah: Proses Pendataan Bangunan Liar Sedang Berjalan

JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Lurah Sukabumi Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat Muhammad Ali mengatakan intruksi Gubernur DKI Jakarta yang minta camat dan lurah mendata ulang semua bangunan. Pendataan ulang itu dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah bangunan liar yang berdiri di daerahnya masing-masing, proses pendataan sedang berjalan.

"Memang sudah lama disampaikan, saat ini proses pendataan sudah berjalan. Baik pendataan PKL maupun bangunan - bangunan liar yang ijinnya tidak jelas," kata Muhammad di Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).

Menurut Muhammad, untuk pendataan pedagang kaki lima (PKL) pihaknya sudah selesai dan tinggal menunggu hasil rekomendasi Dinas UMKM apakah dagangan para PKL itu sudah sesuai standar kesehatan atau belum.

"Kita masih menunggu tindakan selanjutnya dari UMKM, kalau kita lurah tugasnya hanya mendata saja," kata dia.

Sementara‎ untuk pendataan masalah bangun kata Muhammad selama menjabat lurah Sukut kurang lebih dua tahun pihaknya sudah tidak memberikan ijin lagi jika peruntukannya tidak jelas, jikapun ada bangunan yang tidak berijn itu dikeluarkan sudah lama sebelum dirinya menjadi lurah di Sukabumi Utara.

"Ketika mendapat bangunan yang belum ber IMB kami kelurahan tidak punya kewenangan untuk membongkar. Tapi kami sudah melaporkannya ke P2B Kecamatan," katanya.

Sebelumnya, gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama minta camat dan lurah mendata ulang semua bangunan. Pendataan ulang itu dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah bangunan liar yang berdiri di daerahnya masing-masing.

"Kalau masih ada kosan, kontrakan yang tidak ada IMB tidak ada toleransi langsung bongkar," katanya setelah melantik ribuan pejabat eselon di lapangan Monas, Jumat (2/2).

Menurut Basuki, akhir Januari intensitas hujan akan mengguyur wilayah DKI Jakarta, untuk itu Walikota, Camat dan Lurah harus turun kejalan mengontrol saluran air yang tersebut.

"‎Perkiraan akhir Januari kita menghadapi banjir . Para Walikota dan Lurah cek saluran air yang ketutup," kata dia.

Dia minta masing-masing kelurahan mendata semua pedagang kaki lima yang ada di daerahnya untuk mengetahui apakah yang dijual para PKL itu sudah sesuai standar kesehatan atau tidak.

"Jadi semuanya haru diatur masa lurah tidak daerahnya jualan apa," katanya.

Editor : Bayu Probo