Madura Belum Layak Jadi Provinsi

BANGKALAN, SATUHARAPAN.COM - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bangkalan, Jawa Timur, menilai Madura belum layak menjadi provinsi tersendiri, atau terpisah dari Provinsi Jawa Timur, karena masih banyak kekurangan dalam banyak hal.

"Ada lima hal yang menjadi pertimbangan mengapa HMI menilai Madura belum layak menjadi provinsi tersendiri, terpisah dari Provinsi Jawa Timur," kata Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (Kabid PTKP) HMI Cabang Bangkalan Moh Hairus Zaman dalam rilis PADA Minggu (2/3).

Kelima hal itu meliputi pertama, secara administratif, Madura hanya terdiri atas empat kabupaten, sedangkan persyaratan minimal untuk menjadi sebuah provinsi harus lima kabupaten.

Dengan demikian, kata dia, tidak memungkinkan untuk menjadikan Madura sebagai provinsi, tanpa terlebih dahulu melakukan pemekaran kabupaten di Pulau Garam itu dari empat menjadi lima kabupaten.

"Kalau misalnya harus ada pemekaran, entah itu di Sumenep atau di kabupaten lain yang ada di Madura, yang pertama kali harus diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur di kabupaten baru itu," kata Hairus Zaman.

Kedua, lanjut dia, pendapatan asli daerah (PAD) dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura selama ini masih relatif sangat rendah. Data di masing-masing kabupaten menyebutkan bahwa PAD sejauh ini masih pada hasil retribusi dan pajak daerah.

"Ketiga, sumber daya manusia yang ada di Madura ini belum cukup memadai, dalam artian SDM kita masih rendah," katanya.

Faktor keempat yang menjadi pijakan pemikiran organisasi ekstra kampus ini karena pembangunan di Pulau Madura belum merata, khususnya antara kepulauan dan daratan.

Tidak hanya itu saja, kesenjangan pembangan di Pulau Madura ini juga terjadi di daratan, yakni antara wilayah utara dan wilayah selatan yang menurut HMI Bangkalan hal itu menjadi faktor kelima yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi Madura mandiri, terpisah secara administratif dari Provinsi Jawa Timur.

Menurut Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan Mohammad Safi`i, yang sebenarnya yang dibutuhkan warga Madura saat ini adalah bukan berpisah atau tetap bergabung dengan Provinsi Jawa Timur, melainkan peningkatan kualitas kesejahteraan.

Namun menurut Safi`i keinginan sebagian kelompok untuk menjadikan Madura provinsi tersendiri juga tidak bisa disalahkan begitu saja karena tentu aspirasi yang selama ini dilontarkan bukan bersumber dari ruang kosong atau sebatas keinginan semata.

"Akan tetapi, realitas yang ada di Madura, seperti potensi sumber daya dalam dan infrastruktur yang memadai, juga perlu dipertimbangkan," katanya menjelaskan.

Untuk itulah, sambung Safi`i, dialog dan serap informasi untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Madura perlu terus dilakukan.

Sebagai organisasi mahasiswa, kata dia, HMI akan terus mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih berkualitas.

Senada dengan Bangkalan, HMI Cabang Pamekasan juga mengemukakan hal yang sama.

Menurut Ketua Umum HMI Pamekasan Moh Manshur, dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia, Madura memang belum layak menjadi sebuah provinsi.

Kendati demikian, kata dia, keinginan menjadikan Pulau Madura sebagai provinsi tersendiri terpisah dari Jawa Timur, harus dipahami sebagai cita ideal agar Madura lebih maju dalam banyak hal.

"Sebagai cita ideal, kami kira sangat bagus. Akan tetapi, ketika masih melihat realitas Madura saat ini, mungkin belum saatnya untuk menjadi sebuah provinsi," kata Moh Mansur kepada Antara, Minggu malam. 

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengakui bahwa selama ini PAD kabupaten di Pulau Madura memang masih relatif sangat kecil yang hanya bersumber dari retribusi. 

"Rekribusi paling banyak kalau di Pamekasan ini dari rumah sakit. Di kabupaten lain tampaknya juga sama. Jadi, kalau melihat dari PAD, kita masih belum kayaknya untuk menjadi sebuah provinsi," kata politikus Partai Bulan Bintang itu. (Ant)