Mahasiswa Muslim RI Magang di Taiwan Disajikan Menu Babi

TAIPEI, SATUHARAPAN. COM - Pemerintah Indonesia meminta, agar perwakilan Taiwan menghentikan pemberian visa untuk program kuliah magang, setelah muncul laporan bahwa ratusan mahasiswa Indonesia diduga mengalami kerja paksa di pabrik-pabrik.

Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Didi Sumedi mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim ke universitas-universitas yang dituding melakukan praktik itu, dan juga meminta klarifikasi ke kementerian luar negeri setempat.

"Kita telah mengirim surat ke perwakilan Taiwan di Jakarta, untuk sementara waktu menghentikan visa mahasiswa untuk program magang sementara sampai persoalan jelas," kata Didi, dilansir bbc.com pada Kamis (3/1).

Sebelumnya, anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang, Ko Chih-en, menyebutkan sejumlah universitas mempekerjakan secara paksa ratusan mahasiswa Indonesia, ke pabrik-pabrik dalam program magang.

Ko, seperti dilaporkan China Times, menyebut sekitar 300 mahasiswa Indonesia di bawah usia 20 tahun terdaftar di Universitas Hsing Wu, melalui program yang dimulai Oktober tahun lalu.

Kementerian pendidikan setempat sejatinya melarang adanya magang untuk mahasiswa tahun pertama. Namun perguruan tinggi yang dimaksud tetap mempekerjakan para mahasiwa yang diangkut ke pabrik-pabrik.

Ko mengatakan, para mahasiswa kuliah pada Kamis dan Jumat, sedangkan pada hari Minggu sampai Rabu mereka diangkut dengan bus-bus ke pabrik di Hsinchu.

Di sana, menurut Ko, mereka bekerja dari pukul 07:30 pagi sampai 19:30, dan hanya istirahat dua jam. Mereka juga disebutkan harus berdiri 10 jam per hari, mengepak 30.000 lensa kontak.

Disebutkan Ko, sebagian besar mahasiswa Indonesia merupakan Muslim. Namun, yang mengejutkan, kata Ko, makanan yang disediakan pihak pabrik mencakup hidangan babi. Dia menuduh pihak universitas tidak mendengar keluhan dari para mahasiswa.

Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Didi Sumedi, memperkirakan pekan ini sudah ada hasil temuan pihaknya yang diterjunkan ke universitas-universitas.

Dugaan awal, menurut Didi, penyimpangan yang terjadi menyangkut jam kerja dan bukan kerja paksa.

"Kurang tepat kalau disebut kerja paksa, karena itu program magang sambil kerja. Kelebihan jam kerja yang menjadi masalah dan kita minta Kemenlu (Taiwan), untuk menegur industri dan juga memberikan penalti kepada universitas bila ada," katanya.

Sementara itu, Sutarnis selaku ketua Persatuan Pelajar Indonesia Taiwan, mengatakan dia dan sejumlah mahasiswa Indonesia lain juga tengah menanyakan jam kerja dari mahasiswa yang melakukan magang.

"Program kuliah magang, dengan porsi bekerja 20 jam per minggu (yang diperbolehkan). Implementasi ada kelebihan jam, apakah ditawarkan ke siswa dan siswa dengan sukarela setuju atau dipaksa bekerja overtime memenuhi kebutuhan di industri. Hal ini sebenarnya sudah melanggar aturan," kata Sutarnis.

Sutarnis menambahkan, terdapat 10 universitas saat ini yang fokus mencari mahasiswa untuk program sarjana, dari sekolah menengah kejuruan di Indonesia.

Ia mengatakan, persatuan pelajar Indonesia telah memberi informasi untuk para orang tua atau siswa yang ingin kuliah di Taiwan, untuk memperhatikan sejumlah hal termasuk "jurusan yang dijanjikan yang terkadang tak sama" serta "kelebihan jam kerja dalam magang, bagi mereka yang tergantung secara finansial."

Ia juga mengatakan, banyak yang tertarik melanjutkan studi di Taiwan "karena bisa kuliah di luar negeri dengan cara yang relatif mudah dengan seleksi yang tak terlalu sulit."

Saat ini terdapat sekitar 6.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan, 1.000 di antara mereka menjalani skema kuliah magang di delapan univeristas mulai tahun ajaran 2017/2018.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan, jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat, di tengah kebijakan pemerintah Taiwan memberikan beasiswa melalui berbagai program kepada mahasiswa dari 18 universitas termasuk di Indonesia.