Mahasiswa Thailand Protes Pembubaran Partai Oposisi

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM-Ratusan mahasiswa dan pendukung partai oposisi Thailand yang dibubarkan mengadakan protes di Bangkok pada hari Sabtu (22/2). Mereka menentang keputusan pengadilan yang membubarkan partai oposisi terbesar kedua di Thailand.

Keputusan ini keluar kurang dari setahun setelah pemilihan yang mengakhiri kekuasaan langsung militer di kerajaan itu.

Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat (21/2)memutuskan membubarkan Future Forward Party, yang memenangkan lebih dari enam juta suara tahun lalu dan berada di posisi ketiga, karena pemilihnya mengambil pinjaman dari pendiri partai.

Pengadilan juga melarang 16 eksekutif partai itu dari aktivitas politik selama 10 tahun, termasuk pemimpinnya, seorang miliarder yang karismatik, Thanathorn Juangroongruangkit. Pihak partai dan Thanathorn membantah melakukan kesalahan tersebut.

Larangan itu memperkuat posisi koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha di parlemen. Dia adalah mantan pemimpin junta yang pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014.

Serikat Mahasiswa Thailand menyerukan rapat umum di Universitas Thammasat untuk memprotes pembubaran partai Future Forward, yang mendapat dukungan khususnya di kalangan pemilih muda.

"Kami mengadakan rapat umum melawan ketidakadilan di negara ini," kata presiden serikat mahasiswa, Jutatip Sirikhan, 21 tahun, dikutip Reuters.

Para pemrotes mengangkat penghormatan tiga jari, yang terinspirasi oleh film-film Hunger Game, sebuah simbol perlawanan yang diadopsi setelah kudeta, dan kemudian menyalakan lilin untuk menunjukkan sikap menentang.

Pihak kementerian kesehatan Thailand memperingatkan pertemuan publik di tengah kekhawatiran tentang penyebaran virus corona di Thailand, yang telah mencatat 35 kasus.

"Pertemuan politik tidak tepat saat ini dan dapat meningkatkan risiko wabah," kata pejabat kesehatan, Tanarak Pipat. Beberapa pengunjuk rasa tampil dengan mengenakan masker kesehatan.

Para pemimpin Future Forward bersumpah untuk melanjutkan advokasi dan kerja politik di seluruh negeri, termasuk mendorong reformasi militer dan kebijakan kesejahteraan yang lebih baik sesuai dengan manifesto mereka.

Pannika Wanich, juru bicara Future Forward, mengatakan para pendukung mengadakan acara "tidak percaya" di Bangkok pada hari Minggu (23/2) menjelang debat di parlemen pada hari Senin (24/2). "Ada ketidakadilan terhadap enam juta suara dan negara," kata Pisit Iewlatanawadee, 29, pada protes itu. "Sebuah kelompok yang tidak mendapatkan otoritas dari rakyat telah menghancurkan harapan kami," katanya.

Pembubaran partai itu adalah "pukulan telak bagi upaya Thailand untuk mengembalikan pemerintahan demokratis setelah kediktatoran militer," kata direktur Human Rights Watch Asia, Brad Adams dalam sebuah pernyataan.

"Keputusan ini secara serius melemahkan oposisi politik untuk kepentingan partai berkuasa yang didukung militer, dan secara tidak adil membatalkan suara lebih dari enam juta pendukung Partai Future Forward," katanya.

Editor : Sabar Subekti