Mahfud MD: Pers Jangan Menggampangkan Proses Membuat Berita

KENDARI, SATUHARAPAN.COM-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendorong insan pers Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan dan tidak menggampangkan proses membuat berita.

"Pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas," kata Mahfud MD ketika menjadi keynote speaker dalam Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2022, yang diselenggarakan secara virtual di Kendari, Sulawesi Tenggara, hari Selasa (8/2).

Mahfud MD bicara ketika membahas tema “Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan,” dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Muhammad Nuh, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Atal S. Depari, Ketua Panitia Hari Pers Nasional 2022, Auri Jaya.

Menurut dia, kedisiplinan pers dalam mempertahankan profesionalisme dan kualitas pemberitaan, membuat pers dapat senantiasa bertahan dan berkelanjutan menjadi pilihan publik terpercaya.

Dia menyebut contoh terkait praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas berita. "Misalnya, menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak, tidak cover both side atau praktik membuat judul berita yang menggoda, namun melenceng maknanya," kata Mahfud.

Bahkan, tambah Mahfud MD, hal tersebut akan berperan penting dalam melawan dominasi media sosial yang berpotensi dibanjiri dengan hoaks atau berita bohong.

Dikatakan media sosial jika disalahgunakan bisa menjadi ruang besar bagi masyarakat untuk mengabaikan etika publik dalam berkomunikasi dan meluaskan penyebaran hoaks serta konten disinformasi.

Hal itu justru nantinya menguntungkan pihak tertentu, khususnya platform media global. "Praktik ini berlangsung secara luas dan memberikan keuntungan yang besar hanya pada pihak tertentu, khususnya platform media global yang pada akhirnya menghasilkan ketimpangan dan mengusik kedaulatan nasional (digital) kita," katanya.

Bukan untuk Genit

Mahfud MD mengatakan bahwa dia sebagai pejabat publik terus berbicara kepada media untuk mendapatkan dukungan publik dalam penetapan kebijakan di pemerintahan.

“Bagi saya pribadi sebagai Menko Polhukam, ketika saya mengatakan sesuatu yang penting dan sensitif, kadang saya sampaikan dulu kepada pers, agar mendapat dukungan publik. Seperti saat saya bicara BLBI (bantuan Likuiditas Bank Indonesia), sebelum orang lain menanggapi, saya sudah konferensi pers dulu, jadi publik mendukung, sehingga ke depan lebih gampang.”

“Ada saja orang yang pesimistis bahwa BLBI yang sudah 22 tahun akan sulit dan tidak ada perkembangan, sebelum itu saya minta dukungan pers dulu agar kami kuat. Alhamdulillah Satgas BLBI sudah tujuh  bulan bekerja sudah terkumpul 20 triliun. Itu semua antara lain karena peran pers,” katanya.

Mahfud menjelaskan bahwa arahan Presiden, dalam beberapa kali sidang kabinet kepada para menteri, agar berbicara kepada pers, bukan buat genit, tapi agar publik tahu bahwa menteri bekerja, agar rakyat tahu, mendapat masukan, dan mendapat kritik yang obyektif.

Mahfud menggaris bawahi bahwa membangun model media massa berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan pekerja pers dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas mereka.

Editor : Sabar Subekti