Mahkamah Agung: Virus Corona Bukan Pandemi di Pakistan

ISLAMABAD, SATUHARAPAN.COM-Mahkamah Agung Pakistan memerintahkan pemerintah pada Senin (18/5) untuk mencabut beberapa pembatasan yang diberlakukan pada bisnis yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Keputusan itu diambil ketika negara itu mencatat peningkatan infeksi sejak mulai muncul.

Dalam keputusannya, yang mengikat, pengadilan mengatakan virus "tampaknya bukan pandemi di Pakistan" dan mempertanyakan mengapa untuk melawannya adalah "menelan begitu banyak uang."

Pengadilan memerintahkan pusat perbelanjaan akan dibuka kembali jika otoritas kesehatan tidak keberatan, dan pembatasan untuk dicabut pada pembukaan usaha pada akhir pekan.

Perintah itu dikeluarkan dengan menggunakan otoritas yang luas yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan "suo motu" (atas dasar mosi sendiri) tanpa menunggu kasus tertentu datang sebelumnya.

Kritikan Para Dokter

Pakistan telah melaporkan 42.125 COVID-19 kasus terinfeksi yang dikonfirmasi, dan 903 pasien meninggal. Sementara jumlah itu masih rendah, sejauh ini dibandingkan dengan banyak negara Barat yang jumlahnya telah meningkat tajam bulan ini.

Pihak berwenang, termasuk Perdana Menteri Imran Khan, mengatakan kenaikan kasus lebih rendah dari perkiraan. Dihadapkan dengan prospek penguncian yang menyebabkan keruntuhan ekonomi, mereka membiarkan pasar ritel dibuka kembali pekan lalu dalam pencabutan bertahap penguncian di seluruh negeri.

Di satu sisi para dokter telah mengkritik pembukaan kembali, mengungkapkan kekhawatiran bahwa virus dapat dengan cepat menyebar dan pasien membanjiri sistem kesehatan. "Ini pasti akan mengarah pada peningkatan jumlah kasus, jumlah kasus kritis," kata sekretaris Asosiasi Dokter Muda Pakistan, Salman Kazmi, kepada Reuters bulan ini. "Kami khawatir tentang tekanan yang akan datang pada rumah sakit."

Pasar yang dibuka kembali segera dipenuhi oleh pelanggan pekan lalu, dengan sedikit tanda-tanda mempraktikkan jarak sosial atau mengenakan masker.

Kereta Api Beroperasi Lagi

Pengadilan mengatakan bahwa selama pasar terbuka, tidak ada pembenaran untuk menutup pusat perbelanjaan. Tidak ditemukan dasar yang "dapat dibenarkan atau masuk akal" bagi bisnis yang diperintahkan tutup pada akhir pekan.

"Kami tidak menemukan alasan mengapa begitu banyak uang yang dihabiskan untuk virus corona ini (COVID-19), untuk itu, Pakistan bukanlah negara yang sangat terpengaruh olehnya," kata perintah pengadilan.

Perintah pengadilan itu dibuat ketika manajemen kereta api negara mengumumkan akan melanjutkan operasi kereta api terbatas mulai pada 20 Mei, dan dua dari empat provinsi Pakistan mulai membuka transportasi umum.

Dengan liburan Idul Fitri yang akan datang pada hari Minggu atau Senin tergantung pada penampakan bulan, transportasi dan belanja ritel diperkirakan akan menarik banyak orang. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti