Majelis Umum PBB Tolak Referendum Crimea

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi bahwa referendum Crimea untuk bergabung dengan Rusia adalah tidak sah dan menegaskan bahwa Crimea tetap satu kesatuan dengan Ukraina. 

Resolusi tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara dari seluruh anggota PBB pada Kamis (27/3) yang menegaskan negara kesatuan Ukraina beserta integritas teritorialnya. PBB menilai bahwa referendum di Crimea tidak sesuai aturan PBB dan menyebabkan aneksasi oleh Rusia 

Resolusi juga menyatakan bahwa para pihak harus “segera menciptakan resolusi damai atas situasi."

Hasil pemungutan suara yang diikuti 193 negara anggota PBB menunjukkan sebanyak 100 negara mendukung referendum, 11 suara menolak dan 58 negara abstain. 

Resolusi mengajak semua negara, organisasi internasional dan badan-badan khusus untuk tidak mengakui adanya perubahan status dari Republik Otonomi Crimea dan kota Sevastopol yang didasarkan pada referendum 16 Maret "dan tidak melakukan tindakan yang bisa ditafsirkan sebagai pengakuan atas status perubahan tersebut."

Ukraina dan Rusia merespon positif hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB tersebut.

Ukraina menilai bahwa telah mendapat dukungan secara global, sementara Rusia optimis dengan melihat hasil pemungutan suara yang mengindikasikan negara-negara akan semakin banyak yang mendukung referendum mengingat resolusi itu tidak mengikat negara anggotanya.

"Dukungan ini datang dari seluruh penjuru dunia yang menunjukkan bahwa ini (adalah) tidak hanya masalah satu negara tapi adalah masalah global,'' kata Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Deshchytsia kepada wartawan setelah pemungutan suara.

Sementara Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, mengatakan "fakta bahwa hampir setengah" dari semua anggota Majelis Umum PBB tidak mendukung resolusi itu" adalah tren yang sangat menggembirakan dan saya pikir tren ini akan menjadi lebih kuat dan semakin kuat". (bbc.co.uk/un.org)