Malala Yousafzai Mendapat Penghargaan HAM PBB

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Sejumlah lembaga dan aktivis hak asasi manusia, termasuk Malala Yousafzai, menjadi penerima  Penghargaan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 2013.

United Nations Human Rights Prize itu diumumkan hari  Kamis (5/12) di markas besar PBB di New York. Penghargaan itu diberikan setiap lima tahun, dan  merupakan penghargaan kepada individu dan organisasi sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa hak asasi manusia. Penerima sebelumnya antara lain adalah  Amnesty International, mantan Presiden Amerika Serikat,  Jimmy Carter, dan mantan  Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela.

Penghargaan itu  adalah pengakuan publik terhadap prestasi penerima  penghargaan, dan juga untuk mengirim pesan yang tegas  kepada pembela hak asasi manusia di seluruh dunia. Hal itu berarti  bahwa masyarakat internasional sangat berterima kasih atas dukungan, dan  upaya tak kenal lelah untuk mempromosikan semua hak asasi manusia untuk semua ,"kata siaran pers yang dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Enam yang dinyatakan sebagai pemenang adalah Biram Dah Abeid dari Mauritania. Dia seorang  putra budak dibebaskan, yang kemudian  bekerja untuk memberantas praktik keji perbedakan.

Hiljmnijeta APUK Kosovo, juru kampanye untuk hak-hak orang dengan pertumbuhan yang terbatas dalam proporsi (bertubuh pendek). Liisa Kauppinen dari Finlandia juga memperoleh penghargaan tersebut. Dia adalah Presiden emeritus dari Federasi Dunia  Penyandang Tuli.

Selain itu, Khadijah Ryadi, Mantan Presiden Asosiasi untuk Hak Asasi Manusia Maroko, Mahkamah Agung Meksiko (Mahkamah Konstitusi), dan Malala Yousafzai, seorang siswi  asal Pakistan yang ditembak oleh Taliban yang menentang anak perempuan  bersekolah, dan sekarang menjadi  aktivis hak-hak pendidikan, khsusunya bagi perempuan.

Upacara penghargaan akan berlangsung di Markas Besar PBB di New York pada Selasa (10/12) sebagai bagian acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Tahun ini peringatan  akan menyoroti ketaatan negara-negara dalam hak asasi manusia dan Deklarasi Wina. (un.org)