Malaysia Akan Buka Kedutaan di Palestina

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Malaysia membenarkan akan membuka kedutaan di Palestina untuk memudahkan bantuan dan dukungan terus menerus bagi rakyat Palestina, yang menurutnya kini menghadapi kezaliman rezim Israel.

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad dari Baku Azebaijan sebagaimana dilansir AstroAwani, Jumat (25/10), mengatakan kedutaan tersebut akan ditempatkan di Yordania dan diakreditasi kepada Palestina.

Menurut Mahathir, pemerintah sadar bahwa perkara tersebut bukan mudah dan sudah pasti Israel tidak membenarkan Malaysia membuka kedutaan di wilayah tersebut.

"Oleh karena itu, kami akan membuka kedutaan di Yordania. Ini akan memudahkan kami menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina dengan lebih mudah," katanya.

Tetapi, ujar dia, Israel akan mencari jalan untuk memastikan tidak ada bantuan sampai ke Palestina.

"Ini jelas apa yang dikehendaki oleh rezim tersebut. Setiap hari, (Israel) berusaha mencengkeram kehidupan rakyat Palestina dan satu pendekatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan adalah dengan merampas lebih banyak tanah rakyat Palestina sehingga mereka tidak memiliki apa-apa," katanya.

Mahathir menyampaikan rencana tersebut pada  KTT Gerakan Negara-Negara Non Blok (Non Aligned Movement/NAM) ke-18 di Baku, Jumat (25/10).

Dia menegaskan Malaysia tidak setuju dengan tindakan Israel yang mengklaim Baitulmaqdis (Yerusalem) sebagai ibu kota negara mereka.

Malahan, ujar dia, klaim itu mendapat dukungan dari sebagian negara Barat yang mengakui keputusan tersebut, selain berjanji akan  memindahkan kedutaan masing-masing ke Yerusalem.

"Malaysia tidak setuju dengan hal ini. Kami meminta negara anggota NAM yang telah berpindah ke Baitulmaqdis atau merencanakan untuk berbuat demikian supaya mempertimbangkan semula keputusan mereka," kata Mahathir.

Sejauh ini, terdapat lebih 30 kantor diplomatik dan organisasi internasional yang dibuka di Palestina, baik di Ramallah maupun Gaza.

Negara-negara yang membuka kantor pejabat di Ramallah kebanyakannya adalah mereka yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.

Saat ini, Palestina mempunyai kedutaan di Kuala Lumpur sementara perwakilan Malaysia untuk Palestina dirangkap oleh Kedutaan Malaysia di Mesir. 

Dalam Sidang NAM Ke-18, Mahathir dijadwalkan pidato saat sesi Debat Umum pada 25-26 Oktober 2019.

Pidato yang bakal disampaikan oleh Perdana Menteri direncanakan akan menekankan kepentingan NAM untuk terus bekerja sama dalam menangani tantangan dunia globalisasi.

Pidato Perdana Menteri juga akan menggariskan kepentingan gerakan ini untuk mengekalkan prinsip non blok dan menghormati prinsip asas NAM seperti yang terkandung di dalam Prinsip Bandung.

Di samping itu Perdana Menteri dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan mitra sejawat di sela-sela Sidang GNB ke-18 untuk membincangkan isu berkepentingan bersama.

Perjumpaan tersebut akan mengeratkan hubungan bilateral yang sudah terjalin dengan negara-negara terkait serta mengukuhkan persefahaman antara pemimpin dalam isu bilateral dan internasional.

Malaysia telah menganggotai NAM sejak 1970. Penyertaan Malaysia ke Sidang NAM ke-18 adalah penting karena dia mencerminkan komitmen Malaysia kepada pergerakan ini.

Ini juga menunjukkan Malaysia dan negara-negara membangun yang lain untuk bersama-sama menyuarakan pendirian mengenai pelbagai isu-isu global dan bilateral. 

Sidang Puncak NAM ke-18 yang diadakan di Azerbaijan mengusung tema "Berpegang Kepada Prinsip Bandung Bagi Memastikan Tindakan Konkret dan Mencukupi Terhadap Tantangan Kontemporer Dunia." (Ant)