Malaysia Mengadili Perempuan karena Memutar Film Dokumenter

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM – Pihak berwenang Malaysia harus segera mencabut tuduhan terhadap aktivis HAM yang dituduh memutar film tentang perang saudara di Sri Lanka tanpa persetujuan Dewan Sensor, kata Human Rights Watch Minggu (20/10).

Lena Hendry—dari kelompok hak asasi manusia, Pusat KOMAS—didakwa berdasarkan Undang-Undang Sensor Film karena mengorganisasi pemutaran film “No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka” pada 3 Juli 2013, di Kuala Lumpur. Hendry, yang sidang dimulai pada 21 Oktober, menghadapi ancaman tiga tahun penjara dan denda RM 30.000 (±Rp 11 juta).

“Pemerintah Malaysia sedang menghalangi kebebasan dasar dengan mengancam ke penjara seseorang yang memutar film dokumenter,” kata Phil Robertson, wakil direktur Asia, Human Right Watch. “Mereka harus segera mencabut tuduhan terhadap Lena Hendry dan menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan pada reputasi budaya Malaysia,” kata Robertson.

Pada 3 Juli, Pusat KOMAS diadakan pemutaran film “No Fire Zone” di Kuala Lumpur dan Selangor Chinese Assembly Hall. Sebelum pemutaran film, seorang pejabat dari Kedutaan Sri Lanka di Kuala Lumpur bertemu dengan manajemen aula pertemuan dan berusaha membujuk mereka untuk menghentikan pemutaran. Kedutaan Sri Lanka juga berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia dan Badan Sensor untuk mendesak film tidak ditampilkan. Di tengah pemutaran, sekitar 30 pejabat Kementerian Dalam Negeri Malaysia, polisi, dan personel Departemen Imigrasi datang. Setelah negosiasi antara Pusat KOMAS dan pejabat, mereka setuju untuk mengizinkan menunjukkan untuk mengambil tempat, tetapi juga menangkap Hendry. Mereka juga menangkap Presiden dan anggota direktur Pusat KOMAS, tetapi membebaskan keduanya.

Undang-undang Sensor Film Malaysia yang memberlakukan hukuman pidana untuk setiap pemutaran film tanpa persetujuan Dewan Sensor, melanggar hak untuk kebebasan berekspresi. Hendry didakwa menurut pasal 6 dari tindakan, yang membuatnya menjadi pelanggaran untuk memproduksi, memperbanyak, memiliki, mendistribusikan, atau menampilkan film atau bagian film yang belum disetujui dewan.

Tuduhan terhadap Hendry bermotif politik. Sesaat sebelum diputar di Assembly Hall, “No Fire Zone” ditampilkan pada anggota parlemen, tetapi tidak terjadi insiden. Dan, film itu diputar setelah oleh ditampilkan lembaga swadaya masyarakat lain tanpa penangkapan apa pun. Pusat KOMAS teratur menyelenggarakan pemutaran film pada subjek sensitif, dengan peserta yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya.

“No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka” adalah film dokumenter tentang dugaan kejahatan perang oleh pemerintah Sri Lanka selama bulan-bulan terakhir perang saudara di Sri Lanka pada 2009. Film dokumenter ini menunjukkan serangan artileri pemerintah yang menewaskan anak-anak, perempuan, dan orang tua. Film ini juga menampilkan eksekusi di luar hukum terhadap para pejuang dan warga sipil yang ditangkap oleh pasukan pemerintah.

Sri Lanka telah menjadi subjek dari dua resolusi di Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Dewan Hak Asasi Manusia. Pemerintah dikritik karena gagal untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum perang oleh kedua belah pihak selama konflik. Pada Agustus, setelah kunjungannya ke negara itu, Navi Pillay, Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia, adalah sangat kritis terhadap kegagalan pemerintah mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat. Pemerintah Sri Lanka telah menolak temuan kejahatan perang yang diteliti Pillay, film, dan penelitian oleh sebuah panel ahli PBB dan organisasi hak asasi manusia.

Pada 24 Oktober, catatan tentang hak asasi manusia di Malaysia akan berada di bawah pengawasan selama penelitian umum universal (Universal Periodic Review) dalam Dewan Hak Asasi Manusia.

“Tindakan Malaysia memblokir pemutaran ‘No Fire Zone’ dan menuntut Hendry membuat mereka menjadi mitra mengganggu bagi Sri Lanka yang sedang menghapuskan kekejaman masa perang,” kata Robertson. “Malaysia harus mengubah salah langkah ini menjadi kesempatan untuk bergabung dengan berbagai negara yang mencari ukuran keadilan bagi banyak korban perang Sri Lanka.”

Malaysia akan berada di antara pemerintah menghadiri Pertemuan Kepala Pemerintah Anggota Persemakmuran di Sri Lanka pada 15-17 November. Dukungan untuk hak asasi manusia diabadikan dalam Deklarasi Commonwealth di Harare pada 1991. Persemakmuran ini diberdayakan untuk menyelidiki pelanggaran serius atau persisten terhadap Deklarasi Harare dan merekomendasikan langkah-langkah tindakan.

“Malaysia mendekatkan diri dengan Sri Lanka hanya beberapa minggu sebelum pertemuan persemakmuran menunjukkan kebijaksanaan politik mematikan penghormatan terhadap kebebasan berbicara,” kata Robertson. (HRW.org)