Mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, Didakwa Lakukan Korupsi

PUTRAJAYA, SATUHARAPAN.COM-Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, pada Kamis  (9/3) diperiksa oleh pejabat lembaga anti korupsi untuk kedua kalinya dalam hitungan pekan dan dilaporkan akan didakwa atas dugaan korupsi terkait dengan pemberian kontrak pemerintah saat dia menjabat .

Kepala agensi, Azam Baki, mengatakan kepada kantor berita nasional Bernama bahwa Muhyiddin, 75 tahun, akan didakwa di pengadilan hari Jumat (10/3). Dia tidak memberikan rincian. Agensi mengatakan akan mengeluarkan pernyataan di kemudian hari.

Kerumunan besar pendukung berkumpul di luar gedung agensi pada hari Kamis, meneriakkan “Fight! Bertarung!" dan “Allahu Akbar (Tuhan Maha Besar)” karena mereka menuduh pemerintah Perdana Menteri Anwar Ibrahim melakukan persekusi politik.

Muhyiddin turun dari mobilnya dan berdoa bersama para pendukungnya sebelum dia masuk ke dalam gedung. Dalam pernyataan Facebook beberapa jam sebelumnya, dia membantah desas-desus bahwa dia ditangkap pada hari Rabu saat bermain golf. Dia mengatakan dia dipanggil ke lembaga anti korupsi tetapi tidak mengatakan alasannya.

Jika Muhyiddin dituntut, dia akan menjadi mantan pemimpin kedua yang didakwa setelah meninggalkan jabatannya. Mantan Perdana Menteri, Najib Razak, didakwa dengan berbagai tuduhan korupsi setelah dia kalah dalam pemilihan umum 2018 dan memulai hukuman penjara 12 tahun pada Agustus setelah kalah dalam banding terakhir dalam kasus korupsi pertama dari beberapa kasus.

Anwar mulai menjabat pada bulan November. Dia membantah kasus terhadap Muhyiddin bermotif politik, mengatakan kepada media lokal bahwa penyelidikan dilakukan secara independen oleh lembaga anti korupsi.

“Jika Anda mengatakan semua kasus bermotif politik, lalu bagaimana kita akan menangkap orang untuk kasus korupsi besar?” dia dikutip oleh Malay Mail, sebuah portal berita online.

Anwar, yang juga menteri keuangan, tahun lalu memerintahkan peninjauan proyek-proyek pemerintah yang disetujui oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk miliaran dolar dalam program bantuan ekonomi COVID-19. Dia mengatakan beberapa proyek diberikan tanpa prosedur yang tepat.

Muhyiddin adalah perdana menteri dari Maret 2020-Agustus 2021. Dia pertama kali diinterogasi oleh lembaga anti korupsi pada Februari dan membantah melakukan kesalahan. Dua pemimpin senior dari partai Bersatu baru-baru ini didakwa melakukan korupsi terkait proyek tersebut. KPK juga telah membekukan rekening partai untuk memfasilitasi penyelidikan atas dugaan hasil ilegal.

Muhyddin memimpin koalisi oposisi yang didominasi kelompok Islam dan menuduh pemerintah Anwar berusaha menodai partainya menjelang pemilihan negara bagian. Kepala informasi Bersatu, Razali Idris, mengatakan kepada wartawan hari Kamis pagi bahwa dia khawatir Muhyiddin akan ditangkap dan didakwa di pengadilan. Dia dan para pemimpin partai lainnya mengecam langkah potensial seperti itu sebagai taktik untuk melumpuhkan oposisi.

Anwar dan Muhyiddin berjuang untuk jabatan perdana menteri setelah pemilihan umum November menghasilkan parlemen yang digantung. Raja negara itu kemudian menunjuk Anwar sebagai perdana menteri setelah dia membentuk pemerintahan persatuan dengan beberapa partai kecil. Kekuatannya akan diuji dalam pemilu di enam negara bagian dalam beberapa bulan mendatang. (AP)

Editor : Sabar Subekti