Marzuki Alie: Dewan Sependapat Soal Kenaikan Harga BBM
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pimpinan DPR-RI sependapat dengan pemerintah yang berencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menyelematkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR-RI Marzuki Alie, dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR-RI, pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2012-2013, Senin (13/5) pagi.
Dalam pidatonya Marzuki mengemukakan, polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka, khususnya menyangkut isu tenggat waktu, berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan dan skema kompensasi bagi rakyat.
“Dewan sependapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pimpinan dewan mencermati, lanjutnya, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp 297 triliun. “Angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN kita,” tuturnya.
Konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui, diperkirakan mencapai 48-56 juta kiloliter. Hal ini, ujar politisi Partai Demokrat ini, akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam undang-undang. “Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Sehubungan dengan itu, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tdak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan,” ujar Marzuki.
Adapun hasil penghematan subsidi BBM, menurut dia, harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan dieversifikasi penggunaan sumber energi, khususnya sumber energi terbarukan. “Pimpinan Dewan memandang bahwa pilihan ini menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional ke depan,” ucapnya.
Gejolak sosial akibat keterlambatan pasokan premium di sejumlah wilayah beberapa waktu yang lalu, dan kekurangan pasokan solar baru-baru ini, lanjut Ketua DPR, cukup memberikan pelajaran penting bahwa krisis energi pada akhirnya berdampak pada isu ketahanan energi dan mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional.
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...