Masa Sidang Keempat DPR Dituntut Selesaikan Penyusunan RUU

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Senin (18/5) ini membuka masa sidang keempat tahun 2014-2015. Pembukaan masa sidang keempat ini ditandai dengan pidato Ketua DPR RI, Setya Novanto, dalam Sidang Paripurna. DPR dituntut menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang jadi usulan DPR.

Menurut Setya Novanto, DPR dihadapkan pada agenda kerja yang lebih padat. Pasalnya, dalam bidang legislasi, DPR akan menyelesaikan penyusunan RUU yang menjadi usulan DPR.

"Masalah-masalah lain yang dipandang perlu untuk diketahui kita dan masyarakat, DPR akan menyelesaikan penyusunan RUU yang menjadi usulan DPR, dan pimpinan DPR mendorong semua komisi untuk segera menyelesaikan RUU yang sudah dalam proses penyusunan di komisi dan segera menyampaikan ke Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi," kata Setya Novanto dalam pidatonya di ruang Sidang Paripurna, Senin (18/5).

RUU yang saat ini sedang dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi, menurut Novanto, adalah RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, yang harus segera diselesaikan dan disetujui sebagai RUU usulan DPR.

Novanto menambahkan, pemimpin DPR juga mengingatkan pemerintah agar segera menyampaikan RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama di DPR.

"Saya sampaikan bahwa dalam kedudukannya, pimpinan DPR berperan sebagai speaker, bukan sebagai kepala organisasi yang dapat memerintah bawahannya. Pemimpin DPR, alat kelengkapan DPR, anggota DPR, memiliki posisi yang sama dan bekerja serta bertangung jawab kepada konstituen masing-masing," kata dia.

Karena itu, Novanto menghimbau komitmen seluruh pemimpin dan anggota alat kelengkapan DPR untuk bekerja keras menyampaikan target legislasi yang telah disepakati.

"Publik tidak mau tahu, jika capaian legislasi rendah, seluruh lembaga terkena dampak buruknya untuk menyelesaikan target legislasi yang ditetapkan dalam prognas, tidak semata-mata merupakan tanggung jawab DPR tetapi juga pemerintah," kata dia.

Menurut Setya Novanto, DPR dan pemerintah harus bekerja sama secara optimal juga melibatkan DPD sesuai kewenangannya.

"Pimpinan DPR mengimbau seluruh DPR untuk kembali menyepakati dan menetapkan legislasi baru dalam setiap minggu, agar kita dapat memenuhi target penyelesaian legislasi yang sudah menjadi komitmen bersama," kata dia.

Selain itu, terkait fungsi anggaran DPR, Novanto mengatakan akan segera melakukan pembahasan pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun 2016 usulan Pemerintah sesuai dengan siklus dan mekanisme yang disepakati DPR bersama Pemerintah. Pembahasan tersebut akan diawali dengan membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

"RKP Tahun 2016, merupakan penjabaran dari DPRJM Tahun 2015-2019, di mana pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2016 menyusun program prioritas pemerintah yang akan dijabarkan oleh kementerian/lembaga dalam menyusun RKA-K/K," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan pemimpin DPR mengingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan pelambatan ekonomi. Jika, pemerintah tidak merespons dengan cepat, kemungkinan besar akan sulit untuk mengembalikan performa atau kinerja ekonomi yang telah dicapai tahun sebelumnya.

Editor : Sotyati