Masalah Internal PPP Tunda Penetapan AKD DPR
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Penetapan nama-nama anggota fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kembali tertunda. Kali ini dalam Rapat Paripurna ketujuh DPR pada Selasa (28/10), kejadian tersebut terjadi disebabkan adanya masalah internal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pada awal Rapat Paripurna ketujuh DPR berlangsung, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto selaku pemimpin rapat membacakan susunan anggota PPP di komisi berdasarkan surat Ketua Fraksi versi Suryadharma Ali.
Hal itu pun langsung mendapat reaksi keras dari kubu Hasrul Azwar. "Yang dibacakan ketua tadi, itu surat usulan dari siapa. Karena menurut paripurna pada Jumat (2/10) lalu, belum ada pergantian pemimpin fraksi PPP," kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi.
Ia meminta Rapat Paripurna DPR menghormati dinamika yang terjadi dalam internal PPP. "Kami diberikan penjelasan untuk mengkonfirmasi atas dasar apa, pimpinan mengesahkan tiba-tiba perubahan pimpinan fraksi pada PPP di DPR RI," ujar Arwani.
"Saya kira kita ingin dinamika terjadi di DPR berjalan dengan baik, tanpa ada masuk sebagai intervensi. Saya minta apa yang dilakukan sepihak mengetok palu," dia menambahkan.
Agus Bodoh
Di tengah perjalanan, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supraktikno sempat menyebut Agus Hermanto bodoh dalam memimpin Rapat Paripurna DPR. "Belum apa-apa Pak Agus sudah ketok palu. Pimpinan ceroboh, tidak perlu kalau saya sampaikan bodoh. Seperti ada dorongan institusional?" ujar dia.
Hendrawan mengkritik Wakil Ketua MPR tersebut karena mengetuk palu terkait nama-nama anggota PPP di komisi dan AKD. Ia mempertanyakan nama-nama anggota PPP yang disodorkan Ketua Fraksi PPP Epyardi Asda dari kubu Suryadharma Ali.
Namun, ucapan Hendrawan yang menyebut Agus bodoh itu langsung menuai kritik dari sejumlah Anggota DPR lainnya dengan mengatakan tidak pantas anggota dewan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh.
Sejumlah anggota dewan meminta Hendrawan mencabut pernyataannya tersebut. Akhirnya, ia pun mencabut sambil menyampaikan dia tidak bermmaksud untuk mencampuri penyerahan nama-nama anggota PPP dari Epyardi, tapi mencari jalan tengah.
Menurut dia, terdapat tarik-menarik untuk mekanisme pemilihan 63 alat kelengkapan dewan terdiri dari 11 Komisi, 5 Badan serta 47 wakil ketua komisi dan badan. "Tolong ada resep yang jitu. Kalau tidak ada kesan DPR berebut jabatan," ujar Hendrawan.
Menanggapi ucapan Hendrawan itu, Agus membela diri. "Di dewan saya lebih lama dari profesor. Cara memimpin dilihat, saya tadi sudah menanyakan sampai dua kali, tapi tidak interupsi baru saya ketuk. Saya tidak terburu-buru dan itu yang saya rasakan," Agus mengungkapkan.
Membalikkan Meja
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sempat menengahi kekisruhan yang terjadi. Ia menyebutkan Sekretariat Jenderal DPR hanya menerima satu surat dari PPP yang ditandatangani Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Namun, Hasrul mengatakan hingga kini dia tetap menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP DPR.
Di penghujung Rapat Paripurna ketujuh DPR, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar membalikkan meja yang ada di hadapannya. Ia membalikkan meja setelah Agus Hermanto mengetuk palu tanda ditutupnya Rapat Paripurna ketujuh DPR.
Sebelumnya, ia sempat menaiki podium pemimpin DPR dan menyerahkan surat bergambar Ka'bah kepada Agus Hermanto dan Fahri Hamzah. Namun, surat belum dibahas, Agus langsung menutup rapat.
Saat itulah Hasrul langsung membalikkan dua meja di depan tempat duduknya dan maju ke area pimpinan rapat. Tetapi pimpinan sudah keluar dari ruangan rapat paripurna. Ia pun langsung menghilang dan tidak terlihat di ruang Rapat Paripurna DPR.
Akibat terbaliknya meja tersebut, empat gelas kaca terlihat pecah dan empat michropone pun ikut terjatuh ke depan. Papan nama di meja tersebut bertuliskan Hasrul Azwar dan tiga Politisi lainnya, yakni Saleh Husin (Hanura), Dossy Iskandar (Hanura), dan Romahurmuziy (PPP).
Berikut komposisi kehadiran anggota setiap fraksi dalam Rapat Paripurna ketujuh DPR:
Fraksi PDI Perjuangan 47 dari 106 anggota
Fraksi Partai Golkar 68 dari 90
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 69 dari 73
Fraksi Partai Demokrat 51 dari 60
Fraksi Partai Amanat Nasional 39 dari 48
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 31 dari 47
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 28 dari 40
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 22 dari 39
Fraksi Partai Nasdem 27 dari 36
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 11 dari 16
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...