Masyarakat Adat Guatemala Tuntut Hak Asasi Manusia

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Masyarakat Adat Guatemala saat ini menginginkan pengakuan hak asasi manusia, agar tidak ada lagi perambahan sumber daya alam besar-besaran di negara tersebut. Salah satu pimpinan masyarakat adat dan aktivis hak asasi manusia Guatemala, Pablo Ceto mengatakan pendapat ini saat Dia berbagi pandangan ini selama kunjungannya ke Dewan Gereja Dunia ( WCC ) kantor pada tanggal 15 Oktober di Jenewa, Swiss.   

Permasalahan yang nyata di Guatemala saat ini yakni volume Sumber Daya Alam yang semakin menurun di salah satu negara Amerika Latin tersebut. Ceto yang sebagai direktur sebuah lembaga swadaya masyarakat mengatakan ada konflik internal di tengah-tengah masyarakat yang mempengaruhi keamanan internal Guatemala.

Dalam kunjungannya di Swiss, Ceto memaparkan banyak perusahaan yang bersikeras mengeksploitasi sumber daya alam dan melakukan perampasan hak-hak tanah, meskipun ada penentangan keras. Ceto juga berkesempatan bertemu Staf Komisi Sinode Gereja Dunia (WCC) dalm rangka menyoroti berbagai isu berkaitan dengan orang-orang yang terlibat kerja di korporasi transnasional.

Ceto memaparkan pula konflik yang terjadi saat ini meluas tidak hanya sebatas  terhadap perusahaan tersebut, dan ditambah lagi dengan konflik antara masyarakat adat masyarakat adat dan pemerintah.

Konflik yang mendera Guatemala tersebut merupakan konflik yang terjadi setelah perang saudara selama 36 tahun, dan sempat terjadi penandatanganan perjanjian damai dari konflik yang merenggut nyawa lebih dari 200.000 orang tersebut, dan 80 persen korban merupakan penduduk asli Guatemala.

Pasca perang saudara, pemerintah Guatemala bukannya melakukan restrukturisasi ekonomi dan pmeulihan kondisi politik, dan menarik pemodal asing berinvestasi tetapi malah menciptakan proliferasi melalui berbagai proyek-proyek yang hanya menguntungkan sekelompok pemodal tertentu.  

Masyarakat Adat Guatemala saat ini menuntut Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (atau diperpendek menjadi FPIC/ Free, Prior And Informed Consent) tetapi masyarakat adat tersebut tidak mendapat hak-hak mereka.

Sinode Gereja Dunia berencana menggelar konferensi mendukung kondisi yang saat ini sedang dihadapi Masyarakat Adat Guatemala tersebut, yakni dengan menggelar konferensi yang akan diselenggarakan pada Nopember 2012, yang berkaitan dengan penolakan hak-hak asli masyarakat adat Guatemala dan sebidang tanah bagi para leluhur suku Maya asli yang mendiami Guatemala. Masalah ini selama bertahun-tahun menjadi alasan kuat kerusuhan dan kesenjangan sosial di Guatemala.

Guatemala ikut berpartisipasi dalam persetujuan Organisasi Buruh Se-Dunia (ILO) 169 yang mengatur masyarakat adat atas penggunaan tanah dan wilayah mereka. (oikumene.org)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja