Masyarakat Adat Harus Sejahtera Secara Ekonomi

Seorang petugas membagikan lembaran soal saat ujian seleksi penyuluh Bahasa Bali di GOR Ngurah Rai, Denpasar, hari Rabu (4/5). Provinsi Bali merekrut 716 petugas penyuluh Bahasa Bali yang akan ditempatkan di seluruh desa adat dengan harapan bisa membudayakan kembali penggunaan bahasa daerah tersebut di masyarakat. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan masyarakat adat harus sejahtera agar adat dan budaya dapat terus dilestarikan.

"Kementerian desa sudah membentuk Pokja (Kelompok Kerja) masyarakat sipil yang memiliki mandat penguatan masyarakat adat. Selain itu, kami juga menggalakkan satu desa satu produk agar masyarakat adat di desa dapat mandiri dan mampu secara ekonomi. Kalau mereka mampu secara ekonomi, mereka akan mampu melestarikan adatnya," ujarnya di Jakarta, hari Minggu (7/8).

Menteri Eko menjelaskan program satu desa dan satu produk tersebut merupakan program yang akan mengembangkan satu unggulan dalam satu desa.

Sistem ini dipercaya mampu menarik investor untuk berinvestasi mengembangkan ekonomi desa.

"Apa yang dimaksud dengan produk unggulan adalah `economic of skill`. Kita bisa tarik investor datang ke situ. Kalau produksi produk unggulan fokus dan dalam skala besar, investor akan senang, tapi kalau skala kecil investor akan berat untuk berinvestasi," jelas dia.

Menurut dia, masyarakat adat adalah bagian penting dari komponen negara. Ada sekitar 70 juta orang masyarakat adat, yang jika diberdayakan, akan menjadi potensi yang sangat besar.

Terkait hal tersebut, Kemendes PDTT juga telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) masyarakat sipil, yang salah satu mandatnya adalah untuk penguatan masyarakat adat.

"Desa-desa kita ini unik, dan masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Ada desa yang berpotensi menjadi desa wisata melalui adat dan budayanya, jangan sampai kita salah kasih program," cetus dia.

Meski demikian, Menteri Eko emngakui, hal yang menjadi penghambat saat ini adalah kesulitan desa dalam mensosialisasikan produk-produk unggulannya.

"Untuk itu, kita juga menjalin kerjasama dengan kementerian-kementerian lain, pengusaha juga. Pengusaha bisa bantu lewat CSR-nya. Tapi selain CSR, desa-desa kita juga butuh transfer pengetahuan, terutama di bidang manajemen," tukasnya. (Ant)