Masyarakat Adat Menuntut Penerapan Putusan MK 35 dan Pengesahan RUU PPHMA

Menurut Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 atau yang lebih dikenal Putusan MK 35 berperan penting bagi perjuangan masyarakat adat. Karena putusan itu menyatakan hutan adat bukan lagi hutan negara.

”Sebelumnya, karena hutan adat  dianggap sebagia hutan negara maka membuka pintu untuk perampasan tanah, wialayah, dan sumber daya milik masyarakat adat, termasuk hutan adat,” kata Abdon.

Sementara menurut Deputi Sekjen AMAN untuk Advokasi Kebijakan, Hukum, dan Politik Rukka Sombolinggi, Kementerian Kehutanan justru mengeluarkan pelbagai kebijakan yang bertentangan dengan Putusan MK 35 dan menunda pembahasan pengesahan RUU PPHMA.

”Kementerian Kehutanan menggunakan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat,” kata Rukka Sombolinggi.

AMAN menduga Kementerian Kehutanan sengaja menunda-nunda pengesahan RUU PPHMA. Padahal Kementerian ini ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai koordinator empat kementerian untuk  menyelesaikan RUU PPHMA bersama Pansus DPR RI. Lambatnya pengesahan RUU PPHMA dan penerapan Putusan MK 35 menyebabkan konflik terus bermunculan di lapangan.