Medvedev: Rusia Dapat Gunakan Senjata Nuklir untuk Pertahankan Wilayah

MOSKOW, SATUHARAPAN.COMJ-Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan pada hari Kamis (22/9) bahwa setiap senjata di gudang senjata Moskow, termasuk senjata nuklir strategis, dapat digunakan untuk mempertahankan wilayah yang bergabung dengan Rusia dari Ukraina.

Medvedev, yang juga menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan bahwa referendum yang direncanakan oleh otoritas Rusia dan separatis di sebagian besar wilayah Ukraina akan berlangsung, dan "tidak ada jalan kembali".

“Pembentukan Barat dan semua warga negara-negara NATO pada umumnya perlu memahami bahwa Rusia telah memilih jalannya sendiri,” kata Medvedev.

Ledakan di Pasar Melitopol

Sementara itu, sebuah ledakan menghantam pasar yang ramai di kota Melitopol, Ukraina tenggara pada hari Kamis (22/9), kata pejabat Ukraina dan Rusia, pada malam referendum yang dapat melihat empat wilayah secara efektif dianeksasi oleh Rusia.

Melitopol adalah salah satu kota pertama yang jatuh ke tangan Rusia setelah Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada bulan Februari. Itu di wilayah Zaporizhzhia, salah satu dari empat tempat referendum akan diadakan untuk bergabung dengan Rusia.

Pejabat Ukraina dan Rusia saling menyalahkan atas ledakan itu. Walikota Melitopol yang diasingkan Ivan Fedorov mengatakan serangan itu sengaja dilakukan oleh pasukan pendudukan Rusia untuk menuduh Ukraina melakukan terorisme.

Fedorov mengatakan telah menewaskan tiga tentara, sementara jumlah korban sipil tidak jelas. Reuters tidak dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen. Vladimir Rogov, seorang anggota pemerintahan lokal yang dibentuk Rusia, mengatakan serangan itu dilakukan oleh dinas khusus Ukraina untuk mengintimidasi warga sipil menjelang referendum.

Dalam sebuah langkah yang tampaknya terkoordinasi, para pemimpin regional pro Rusia pada hari Selasa (20/9) mengumumkan referendum pada tanggal 23-27 September di provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia, yang mewakili sekitar 15 persen wilayah Ukraina.

Ukraina dan sekutunya telah mengecam referendum yang direncanakan sebagai "palsu" yang tidak memiliki legitimasi. Pertempuran terus berlanjut di keempat wilayah. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti