Megawati, SBY, Prabowo dan Jokowi: Enough is Enough

SATUHARAPAN.COM - Sepuluh tahun sudah puasa kekuasaan PDIP akan segera berakhir dan segera menghasilkan buahnya. Dalam Pileg April 2014 PDIP telah memenangkan suara hampir 19 persen. Kemenangan itu jauh dari harapan elite partai karena PDIP tidak bebas mengusung capres dan cawapres sendiri. Koalisi dibutuhkan agar PDIP bisa maju sebagai partai penguasa pemerintahan 2014 -2019. Koalisi ramping dan tanpa politik transaksional mengantar Jokowi/JK memenangkan piipres 2014 berdasarkan keputusan KPU.

Selama pemerintahan SBY, isu negatif menempa Partai Demokrat dan diri SBY. Partai Demokrat tidak saja harus menghadapi partai “ oposisi” yang teridiri dari PDIP, Gerindra dan Hanura, tapi Partai Demokrat juga harus menghadapi anggota sekertariat gabungan bentukan SBY. Mereka adalah kawan seiring yang menohok SBY dari dalam. Misalnya dalam kasus Bank Century, Hambalang dan kenaikan BBM partai pendukung SBY tidak seirama dengan kebijakan pemerintah. Mereka  malah menghianatinya.

Sebelumnya, oleh Megawati, SBY dianggap menghianatinya karena dengan secara diam diam SBY mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2004 untuk menjadi penantang Megawati. SBY dianggap tidak terus terang soal hasrat nya untuk mencalonkan diri sebagai capres kepada Megawati. Padahal Megawati merasa telah banyak menolong dan  mengorbitkan SBY selama pemerintahan yang dipimpin Megawati.

Sepuluh tahun SBY berkuasa, hubungan dan komunikasi antara SBY dan Megawati sangat buruk. Salam dan sapa antara SBY dan Megawati hampir tak pernah terjadi dalam tiap pertemuan. Boleh dikatakan luka batin yang dialami Megawati tak mudah di sembuhkan walaupun ada upaya beberapa pihak yang ingin menyatukan tokoh bangsa yang berseberangan. Bagi kebanyakan perempuan kejujuran dari lelaki adalah segalanya bukannya  kebohongan dan perselingkuhan, Ketidakjujuran dan keterus terangan pada perempuan yang mempercayai lelaki akan membuahkan luka batin yang sulit tersembuhkan.

Politik sering disebut seni lidah tak bertulang dalam merebut kekuasaan dan jabatan. Kampanye, janji dan ucapan mudah dilupakan dan di ingkari demi mempertahankan kekuasaan atau untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Hal serupa terjadi dalam diri sekertariat gabungan ataupun koalisi partai.

Seorang capres dengan suara lantang menolak hasil quick count dan ia bersikukuh untuk menghormati hasil dari KPU. Tapi setelah pengumuman KPU capres yang sama itulah yang memperkarakan KPU di Makamah Konstitusi.Selanjutnaya setelah nantinya MK membenarkan putusan KPU, apa yang akan dilakukan oleh yang di kalahkan dalam putusan KPU? Jangan jangan giliran MK yang harus digugat kembali dan di perkarakan.

Enough is enough!

Terpilihnya Jokowi membawa angin segar untuk perubahan dan penyembuhan bangsa yang tercabik karena pemilu masa lalu. Jokowi adalah Jokowi dia bukan Megawati,SBY ataupun Prabowo.

Jokowi maju dalam pilgub DKI dengan dukungan Prabowo dan Megawati.Dalam Pilpres Jokowi harus berhadapan dengan Prabowo yang pernah mendukungnya jadi cagub DKI. Rakyat tidak ingin hubungan Jokowi dan Prabowo selama tahun pemerintahannya 2014 -2019 mengulang hubungan Mega dan SBY tahun 2004- 2014. Rakyat tidak ingin bangsa Indonesia disandera luka batin akibat persaingan untuk memperebutkan jabatan RI.1.

Jokowi tidak cukup blusukan seperti di Surakarta dan Jakarta ketika ia menjadi kepala daerah. Yang lebih penting bagi Jokowi ia harus mampu blusukan di hati Megawati, SBY dan Prabowo pasca pengumuman keputusan MK. Enough is enough dan rakyat sudah jenuh dan letih menyaksikan perseteruan di antara calon pemimpinnya. Jokowi perlu merajut kembali hubungan Megawati dan SBY dan hubungan dirinya dengan Prabowo.

Saya percaya Jokowi mampu melakukan tugas sulit itu. Era Mega, SBY dan Prabowo sudah berlalu tetapi mereka tetap mempunyai tugas yang tak kalah penting. Mereka memiliki peran untuk memberikan keteladanan kepada generasi muda dan masa depan dengan  memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi yang akan meyingsing pada tanggal 20 Oktober 2014.

Penulis adalah Sekertaris Eksekutif Center for Development and Culture.