Mei, KPK Kunjungi Jatim Pantau Tata Niaga Beras

SATUHARAPAN.COM - Persoalan tata niaga beras mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian khusus yakni Provinsi Jawa Timur (Jatim). Gubernur Jatim, Soekarwo, pun menegaskan bahwa KPK akan memantau terkait data beras Jatim pada bulan Mei mendatang.

“KPK akan turun pada bulan Mei untuk mengecek beras, mana yang benar, Badan Pusat Statistik (BPS) atau petani? Ini karena sering kali ada perbedaan data,” kata Soekarwo pekan lalu.

Pantauan juga dilakukan karena KPK menilai data produksi beras yang masih tidak konsisten, antara BPS, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Kementerian Perdagangan.

Untuk memulai pemantauan tata niaga beras tersebut, KPK juga telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Beras. Tim khusus yang dibentuk awal bulan Maret itu beranggotakan lima orang pegawai KPK dan akan bertugas memperbaiki tata niaga beras.

Pembentukan Satgas Beras diharapkan bisa menurunkan harga beras agar konsumen bisa membeli beras dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan data yang dirilis KPK, idealnya harga beras saat ini berada di kisaran Rp 7.000 per kilogram (kg). Namun, yang terjadi, harga beras saat ini mencapai Rp 11.000 per kg.

Tingginya harga beras itu dinilai berpotensi menyebabkan kerugian negara, sebab setiap tahun pemerintah membeli beras untuk diberikan kepada masyarakat miskin lewat program beras miskin (raskin) dan harga beras yang dibeli pun ikut melambung dari harga seharusnya.

Satgas Beras akan bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk terjun langsung ke pasar beras dan daerah penghasil beras. Dari hasil pantauan di lapangan, Satgas Beras bakal memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemimpin KPK untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, enggan menanggapi pembentukan Satgas Beras oleh KPK ini. “Saya belum mempelajarinya,” ujar mantan Dirut Perum Bulog tersebut. (kominfo.jatimprov.go.id)

Editor : Sotyati