Menata Pemilukada untuk Membangun Pemerintahan yang Demokratis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU Arief Budiman, dan Prof. Dr. Syamsuddin Haris Peneliti Senior LIPI memberikan keterangan dalam diskusi terkait Pemilukada dengan tema "Menata Pemilukada untuk Membangun Pemerintahan yang Demokratis, Stabil dan Efektif" di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Jumat (23/1).

Menanggapi persolan pemilukada menjadi hal menarik untuk diamati khususnya pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh sempat munculnya keinginan untuk mengembalikan metode pemilihan kepala daerah dari pemungutan suara langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Hal ini  didasari alasan biaya mahal, potensi konflik yang diakibatkan karena pemilukada dan pemilukada langsung yang dianggap tidak menjamin munculnya kepala daerah yang baik.

Menurut data Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, sampai dengan tahun 2013, terdapat 954 pasangan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota yang terpilih, namun kemudian terjerat permasalahan hukum.

Demikian hal itu dibahas dalam diskusi untuk  menata pemilukada untuk membangun pemerintahan yang demokrasi, stabil dan efektif.

Editor : Eben Ezer Siadari