Mendagri: Dana Saksi Pemilu, Tunggu Ada yang Mau Bertanggung Jawab

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya akan merekomendasikan usulan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana saksi parpol jika ada kesepakatan dari 12 parpol peserta Pemilu melalui pernyataan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Harus ada yang mau bertanggung jawab, apakah KPU atau Bawaslu, kemudian kesepakatan antar-partai. Jika tidak, saya cenderung tidak memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan," kata Mendagri di Jakarta, Jumat (14/2).

Mendagri mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Bawaslu terkait dua poin penting tersebut.

"Saya sudah membalas surat Bawaslu, saya minta Bawaslu membicarakan dengan partai. Apakah Bawaslu setuju mempertanggungjawabkan anggaran atau tidak. Kalau tidak, tentu saya tidak merekomendasi," katanya.

Namun hingga kini belum ada respons resmi secara tertulis apakah Bawaslu bersedia atau tidak untuk bertanggung jawab terhadap dana sebesar Rp 700 miliar tersebut.

"Kami kan menginginkan semuanya `clear`, jangan terjadi terjemahan dan penafsiran yang macam-macam. Kalau partai sepakat dan ada yang bertanggung jawab, baru saya rekomendasikan ke Menkeu. Saya sudah sampaikan ke Menkeu seperti itu," jelas dia.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan pihaknya tidak sanggup mendistribusikan honor saksi parpol di sekitar 550 ribu tempat pemungutan suara (TPS).

Nelson mengatakan lembaga tersebut tidak memiliki struktur organisasi yang cukup kuat di daerah, sehingga ragu dapat menyampaikan honor tersebut dengan baik.

"Bawaslu tidak mampu dan tidak mau mendistribusikan uang itu karena risikonya tinggi. Kami juga tidak ada urusannya apakah akan dibayar oleh Pemerintah atau tidak," kata Nelson.

Sementara Ketua Bawaslu Muhammad pesimistis jika usulan dana saksi parpol dapat diputuskan mengingat pelaksanaan hari pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD makin dekat.

"Saya kira, kalau melihat kondisi sekarang makin agak sulit ya diputuskan. Dari segi manajemen, saya rasa agak berat kalau diputuskan dalam waktu dekat ini," kata Muhammad. (Ant)