Mendagri: Satu Kabupaten Maluku Rawan Konflik Pilkada

AMBON, SATUHARAPAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan, satu dari empat kabupaten di Maluku yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahap pertama 9 Desember 2015, termasuk dalam wilayah rawan konflik pesta politik tersebut.

"Dari 269 daerah penyelenggara pilkada serentak tahap pertama, 10 daerah tergolong rawan konflik, termasuk satu di antaranya di Maluku," kata Mendagri Tjahjo di Ambon, Rabu (26/8).

Tanpa menyebutkan satu dari empat kabupaten yang rawan konflik, Mendagri menyatakan pemerintah telah mendeteksi sejumlah titik kerawanan yang memungkinkan terjadinya konflik saat berlangsung tahapan pilkada serentak di tanah air pada 9 Desember 2015.

Guna mengatasi kemungkinan konflik saat pesta demokrasi serentak, Mendagri Tjahjo menegaskan, Presiden Joko Widodo, telah menginstruksi para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk melakukan pemantauan secara rutin, saat berlangsung berbagai tahapan pilkada.

Selain itu, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pimpinan TNI dan Polri di daerah, guna mencegah sejak dini kemungkinan terjadinya gejolak baik saat pelaksanaan berbagai tahapan hingga paska pemungutan dan perhitungan suara berlangsung.

Didesak daerah di Maluku yang rawan konflik saat pilkada serentak berlangsung, Mendagri enggan menyebutkannya. "Potensi konflik saat pilkada malah jauh lebih tinggi dari pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif tahun 2014 lalu.

Kebanyakan dipicu sentimen dan gengsi sukuisme yang kuat saat pilkada di gelar," katanya.

Mendagri tidak menampik, daerah lain di luar 10 wilayah yang dianggap paling rawan tersebut, penyelenggaraan pilkada akan berjalan lancar atau bebas dari konflik.

"Pilkada serentak di 269 daerah berpotensi terjadi konflik, tetapi tingkatannya berbeda, dan 10 daerah tersebut merupakan yang paling rawan," kata Mendagri.

Sehubungan dengan itu, ia meminta seluruh jajaran penegak hukum untuk bertindak netral serta mengawasi semua proses dan pentahapan pilkada di Maluku agar berjalan lancar, jujur dan adil, guna meminimalisasi atau menghilangkan potensi konflik.

"Terpenting, pemerintah daerah harus terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen terkait, terutama aparat keamanan dan penegak hukum sehingga dapat bertindak cepat dan tepat guna mencegah

kemungkinan terjadinya konflik politik saat pilkada serentak berlangsung," katanya.

Mendagri Tjahjo baru kembali dari Saumlaki, ibu kota kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dalam rangka meresmikan program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) senilai Rp1,94 triliun, untuk tiga kabupaten perbatasan di Maluku yakni MTB, Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru, pada Selasa (25/8). (Ant)

Editor : Eben E. Siadari