Mendikbud Diimbau Beri Kebijakan Khusus Sukseskan UNBK

MEDAN, SATUHARAPAN.COM – Anggota DPRD Sumatera Utara, meminta pemerintah agar menyiapkan kebijakan khusus untuk mengatasi problematika dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer agar tidak menimbulkan masalah.

Ketua Komisi E DPRD Sumut Zahir, MAP di Medan, Minggu (5/2)  mengatakan, kebijakan khusus itu perlu segera disiapkan karena waktu pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) semakin dekat.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyelenggarakan UNBK tersebut secara serentak.

Faktor-faktor itu berupa fasilitas dan sarana yang dimiliki seluruh sekolah di Tanah Air, sebagai unsur pendukung dalam melaksanakan UNBK.

Kondisi yang tidak terbantahkan, katanya, masih banyak sekolah yang belum memiliki komputer dalam jumlah cukup, apalagi dengan ketersediaan jaringan internet yang memadai.

Karena belum seluruhnya memiliki komputer, dikhawatirkan banyak muncul kendala teknis dalam penyelenggaraan UNBK tersebut.

“Lain lagi dengan ketersediaan genset di setiap sekolah untuk mengatasi kemungkinan pemadaman listrik yang sering terjadi, “ katanya.

"Semua itu harus dipikirkan karena belum tentu sekolah-sekolah itu memiliki fasilitas yang lengkap," katanya.

Menurut dia, kemungkinan, atas kerja sama antara Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi, akan dimunculkan solusi agar siswa-siswa tersebut dititipkan di kampus-kampus.

Namun tidak dapat juga dipungkiri, belum tentu kampus-kampus tersebut mampu menyiapkan unit komputer sesuai jumlah siswa yang akan mengikuti UNBK.

"Apa siswa-siswa itu harus mengantre? Dikhawatirkan akan sangat tidak efektif dan akan menghabiskan waktu," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas guru yang mengawasi UNBK yang diperkirakan tidak semua memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer.

Karena itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan komputer agar terampil dalam menghadapi pelaksanaan UNBK.

Ia mencontohkan uji coba penggunaan komputer di salah satu perguruan swasta yang berlokasi di kawasan Kecamatan Medan Kota, yang sangat kontraproduktif akibat ketidakmampuan guru dan siswa.

"Ternyata, muridnya tidak mengerti, gurunya juga tidak paham," kata Zahir.

Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Ahmadan Harahap mengatakan, pemerintah perlu segera membuat aturan khusus yang baru dan cepat untuk mengatasi potensi masalah itu.

Aturan tersebut dimaksudkan agar ada kemudahan dan alternatif dalam menyikapi keterbatasan murid, guru, dan sekolah dalam menyelenggarakan UNBK.

"Harus ada solusi, bagaimana mengatasi jika sekolah tidak punya kemampuan, guru tidak punya keterampilan, dan siswa tidak punya keahlian," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

DPRD juga meminta Pemprov Sumut untuk mengambil inisiatif, termasuk mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas masalah itu.

"Dari pengamatan kondisi terkini, kami yakin kita juga belum siap," kata Ahmadan.(Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum